Diketahui bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K dari kalangan guru tingkat SD/SMP di Kota Bekasi jumlahnya lebih dari 900 orang.
Mereka pun meminta keadilan jika terjadi pemotongan TPP harus merata termasuk ASN dan TKK di Kota Bekasi. Pemotongan TPP diminta tidak hanya dilakukan kepada P3K.
Sehingga menimbulkan kesan P3K dikorbankan memasuki tahun politik dari kepala daerah selaku pemangku kebijakan.
“Memasuki tahun politik begini kenapa guru P3K yang dikorbankan dipotong TPP-nya, sementara ASN/TKK tidak. Harusnya kebijakan itu merata tidak tebang pilih, P3K jelas diatur oleh Undang-undang kedudukannya sama dengan ASN,”tegas Chandra salah satu guru P3K di Kota Bekasi kepada KBE Jumat (24/2/2023).
Diketahui saat ini hampir 800-an lebih guru P3K dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi di SMP Negeri 2. Mereka mendapat pencerahan dari kepala Dinas terkait wacana pemotongan TPP. Namun ratusan guru P3K bersikeras menolak.
Dikatakan kebijakan itu telah disampaikan oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bahwa akan terjadi pemotongan TPP bagi P3K yang seharusnya menerima TPP sebesar Rp4200 menjadi Rp1,5 juta.
TPP ini diketahui menjadi kebijakan otonomi daerah yang diberikan melalui APBD. Menurut Chandra Pemkot Bekasi beralasan pemotongan TPP bagi P3K tersebut untuk dialihkan kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) jumlah mencapai ribuan.
“Ini kan aneh, P3K yang jumlahnya sedikit dibawah seribuan orang dikorbankan untuk TKK yang jumlahnya mencapai 8000-an lebih. Sementara ASN TPP-nya tidak dipotong. Ini kebijakan apa, mainnya kurang cantik menyambut tahun politik mentang-mentang P3K jumlahnya sedikit,”tegas Chandra.
Diketahui bahwa Pemkot Bekasi melakukan pengurangan tunjangan TPP bagi P3K karena alasan kemampuan keuangan daerah. Tapi, lagi alasan itu ditentang kenapa hanya P3K yang posisinya sama dengan ASN dan diatur dalam undang-undang.
“Plt Wali Kota Bekasi pernah menyampaikan alasan kenapa gaji P3K di kurnagi untuk menyelamatkan gaji TKK. Harusnya tidak begitu, kenapa tahun lalu P3K aman saja, tapi menyambut tahun politik ini P3K dibuat resah karena jumlahnya sedikit sementara TKK jumlahnya lebih 8000-an,”tanya Chandra.
Chandra pun langsung mengalihkan ke perhitungan suara TKK yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding jumlah P3K. Sehingga dengan kebijakan itu ceritanya nanti akan jadi pahlawan.
“Itu akan jadi pahlawan kesiangan ini jelas kebijakan politik. Tapi P3K dirugikan, yang seharusnya TPP sama dengan tahun sebelumnya, dan telah diputuskan,”tegas Chandra.
Ratusan guru P3K di Kota Bekasi dikumpulkan di SMPN 2, dan diberi pemahaman terkait pemotogan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
Disdik menjelaskan pemotongan tunjangan TPP itu berdsaarkan kemampuan keuangan daerah. Disdik atas nama Pemkot bekasi mengakui bahwa tidak semena-mena pemerintah melakukan kebijakan pemotongan TPP melainkan telah melalui kosultasi.
Pastinya bahwa kebijakan TPP kepada P3K tersebut diberikan oleh Pemerintah daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kondisi saat ini, sebagai gambaran dalam struktur APBD Kota bekasi ada belanja pegawai dan modal. Belanja pegawai tidak bisa lebih dari 30 persen, dan ini selalu dievaluasi.
Tidak terima dengan pencerahan tersebut ratusan guru P3K di Kota Bekasi hari ini langsung menggelar aksi di Pemkot bekasi.