LKM Karawang Sudah Nikmati Dana Segar Rp 16,65 M, Kini Malah Terlilit Korupsi

Editor:

KARAWANG- Kejaksaan Negeri Karawang baru saja mentapkan Z sebagai tersangka dugaan korupsi di tubuh BUMD LKM Karawang dan langsung menahannya. Namun tak banyak yang tahu, sebenarnya BUMD LKM Karawang total sudah mendapat suntikan modal berapa banyak dan perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha apa. Ini ulasannya!

BACA JUGA: Kejaksaan Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi LKM Karawang, Orangnya Langsung Ditahan!

Saham Pemkab Karawang dan Pemprov Jabar

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro kepemilikan pemegang saham terdiri dari Pemerintah Provinsi senilai 40% dan Pemerintah Kabupaten Karawang senilai 60%.

Dikucur Dana Segar Belasan Miliar

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, modal dasar PT LKM Karawang ditetapkan sebesar Rp 21 miliar, dengan komposisi kepemilikan pemegang saham terdiri dari Pemerintah Provinsi senilai 40% atau setara Rp 8,4 miliar paling tinggi, dan Pemerintah Kabupaten Karawang senilai 60% atau Rp 12,6 miliar paling rendah.

Kejaksaan Negeri Karawang baru saja mentapkan Z sebagai tersangka dugaan korupsi di tubuh BUMD LKM Karawang dan langsung menahannya.
Kejaksaan Negeri Karawang baru saja mentapkan Z sebagai tersangka dugaan korupsi di tubuh BUMD LKM Karawang dan langsung menahannya.

Dengan demikian, secara bertahap sampai dengan tahun 2021, para pemegang saham telah menyetorkan penyertaan modal dasar  dengan rincian sejak tahun 2015 sampai 2020, Pemkab Karawang sudah setor Rp 12,6 miliar (100 persen). Tercatat pemerintah provinsi hanya satu kali setor, dilakukan di tahun 2015 senilai Rp 4,05 miliar (28,93 persen).

Suntikan Modal Dikucur Setiap Tahun 

Tahun 2020, Pemkab Karawang setor penyertaan modal ke PT LKM sebesar Rp 2.650.000.000. Masalahnya adalah, setoran tersebut melanggar pasal 11 huruf A Perda nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam aturan seharusnya pada tahun anggaran 2020, tahapan kewajiban penempatan modal Pemkab Karawang pada PT LKM Karawang adalah Rp 650.000.000.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *