Dugaan Gratifikasi Diboikot Paripurna DPRD Purwakarta, Ketua Dewan Dicecar Penyidik Kejaksaan

Editor:

PURWAKARTA- Selain dianggap sebagai menjegal program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pendemi, aksi boikot paripurna Raperda Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021 yang dilakukan sejumlah nggota DPRD Purwakarta pada September 2022 lalu berbuntut panjang.

Pasalnya, Kejari Purwakarta menerima laporan pengaduan (lapdu) atas dugaan sejumlah anggota DPRD Purwakarta yang sengaja tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, dan anggota DPRD yang memboikot diduga memperoleh uang pengganti (gratifikasi).

Diketahui, sejak pekan lalu, sejumlah anggota DPRD Purwakarta memenuhi undangan untuk diklarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut. Hari ini, Selasa (24/1) giliran Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi dan beberapa anggota dewan lainnya yang mendatangi kantor Kejari Purwakarta di Jalan Siliwangi.

Baca Juga: Setelah Karawang, Giliran Kejari Purwakarta Garap Dugaan Gratifikasi Para Anggota DPRD

Sementara, Ahmad Sanusi atau yang kerap disapa Haji Amor membantah pemanggilan terhadap dirinya itu berkaitan dengan aksi boikot paripurna dan gratifikasi. Menurutnya, kunjungan ke kantor Kejari Purwakarta itu hanya silaturahmi dan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kajari Purwakarta, Rohayatie.

“Usai menghadiri pelantikan PPS, saya langsung bersilaturahmi ke Kejari dan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu Kajari. Itu saja, tidak ada hal lain,” kata Amor melalui sambungan selulernya.

Sebelumnya dikabarkan, sejumlah anggota DPRD Purwakarta tampak memenuhi undangan Kejari Purwakarta untuk mengklarifikasi laporan dugaan gratifikasi. Kajari Purwakarta Rohayatie melalui Kasi Intel Febrianto Ary Kustiawan membenarkan pemanggilan tersebut.

“Iya benar, hari ini kita mengundang beberapa anggota DPRD Purwakarta ke kantor,” ujar Febri, belum lama ini.

Baca Juga: Kejari Purwakarta Selamatkan Ratusan Juta Uang Negara Hasil Korupsi

Menurutnya, sejumlah anggota DPRD Purwakarta tersebut diundang untuk dimintai keterangan lewat wawancara terkait adanya laporan dugaan gratifikasi kepada sejumlah anggota dewan. Wawancara yang dimaksud, ujar Febri, untuk pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). “Belum pemeriksaan, ini baru puldata dan pulbaket menindaklanjuti laporan yang kita terima,” ujar Febri.

Kata Febri, wawancara yang dilakukan pihak Kejaksaan kepada anggota DPRD Purwakarta dilakukan secara acak atau random.

“Kita mengundang secara random dan menyesuaikan agenda kegiatan para anggota dewan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *