Cegah Karhutla di Tahun 2023, Pemerintah Upayakan Langkah Antisipatif

Editor: Reporter: Sahrul Kamal

JAKARTA – Dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI melakukan rapat koordinasi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (25/1).

Rapat koordinasi secara _hybrid_ yang juga diikuti oleh sejumlah Pemerintah Daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi itu, sekaligus guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.

“Mengecek, antisipasi dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Mengecek kesiapan baik secara organisatori, personel maupun teknologi, yang disiapkan untuk mengahadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.

Karhutla menurut Menko Polhukam Mahfud MD tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Mahfud tidak ingin hal itu terjadi, meski dalam kurun waktu dua tahun terakhir hal itu tidak terjadi dan karhutla dapat diantisipasi dengan baik.

Dari hasil monitoring dua arah dari Graha BNPB dengan seluruh pimpinan daerah dan unsur forkopimda, Menko Polhukam mewanti-wanti agar segenap komponen yang ada di daerah selalu waspada. Mahfud MD meminta agar seluruh pimpinan daerah selalu berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah antisipatif.

“Saya meminta kepada forkopimda terus waspada. Terus komunikasikan dengan BNPB untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi sesuatu,” kata Mahfud.

Di samping itu, Mahfud MD juga mengatakan bahwa antisipasi dan penanganan karhutla tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah saja. Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah sudah mengelola keterlibatan masyarkaat untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla.

“Pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan masyarakat kegiatan untuk bersama-sama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang dibutuhkan pemerintah,” jelas Mahfud.

*Tidak Ada Ampun Bagi Perusahaan Pembakar Hutan*

Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar juga mengingatkan kepada perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha.

Siti Nurbaya memastikan bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka akan dikenai sanksi.

“Enggak ada ampun. Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri _warning_. Dan cara-cara _law enforcement_ seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena,” jelas Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

*Skenario Penanganan Karhutla Ala BNPB*

Sementara itu menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dalam urusan karhutla, BNPB akan berfokus pada enam provinsi yang kerap kali ditemukan titik hotspot. Adapun keenam provinsi itu menurut Suharyanto meliputi; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *