Banyak THM Berkedok Restoran, Kinerja Satpol-PP Kabupaten Bekasi Disorot DPRD

Editor:

“Penutupan ini sifatnya permanen, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pengelola dengan warga desa Sukaresmi. Walaupun pengelola lama sudah keluar, ini bukan merupakan kendala bagi kami.” Ungkap Wildan tokoh Pemuda Sukaresmi bersatu.

Wildan melanjutkan, dalam penegakan perda pariwisata nomor 3 tahun 2016. Walaupun pengelola lama sudah keluar penegakan perda pariwisata no 3 tahun 2016 harus tetap direalisasikan.

Pnyegelan thm berkedok restoran ini bukan merupakan yang pertama. Sebelumnya, Pemkab Bekasi juga menutup secara permanen operasional THM berkedok restoran yakni Infinity Cafe di Ruko Menteng Blok A27-29 Jalan MH Thamrin Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan.

Baca Juga: Didesak Warga Sukaresmi, The Sky Restauran dan Bistro Resmi Ditutup 

Oleh karena itulah, dalam waktu dekat Wildan yang juga merupakan Legal Persatuan Pemuda Sukaresmi, rencananya akan menyurati DPRD Kabupapten Bekasi untuk membahas perda pariwisata no 3 tahun 2016 dengan tujuan Komisi 2.

“Dalam waktu dekat kami juga akan berkirim surat kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi agar menutup semua tempat hiburan malam yang ada di Bekasi. “Tegas Wildan.

Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar juga geram dengan menjamurnya tempat hiburan malam berkedok restoran. Hal ini disampaikan melalui pesan singkatnya.

Kinerja Satpol-PP Kabupaten Bekasi disorot DPRD karena lalai menegakkan Perda. “Geruduk aja kang, teu meunang Bekasi ada karokean, ilegal, pemda ge teu mungut, tinggal ditegak keun, penegak perdana Satpol-PP mitra kerja Komisi 1.”  ” Geruduk aja kang, di bekasi tidak boleh ada karokean, ilegal, pemda juga tidak memungut, tinggal di tegakkan, penegak perdanya Satpol PP, mitra kerja Komisi 1.” Tegas Sunandar melalui pesa singkatnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. ach yg bneer ini cuman kesalahan opd sajah,bukankah perdanya sendiri juga tidak memiliki sanksi yang tegas,artinya yang bikin perdanya saja ga paham.