Buruh Bekasi Desak Kebutuhan Hidup Layak Diperbaharui, Protes Jelang Penetapan UMK 2023

Editor:

KABUPATEN BEKASI – Buruh di Kabupaten Bekasi menyambut baik perubahan regulasi tentang penetapan upah minimum kota/kabupaten pada 2023. Hanya saja, mereka mendesak formulasi penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) diperbaharui.

 

Meski regulasi mengalami perubahan, penentuan UMK dinilai tidak akan berpihak pada kaum pekerja. Pasalnya, indikator penetapan KHL masih menggunakan skema lama.

 

“Pada regulasi saat ini melalui permenaker yang baru, kami menyambut baik akan hal tersebut. Dengan perubahan regulasi itu, berarti pemerintah secara tidak langsung mengakui jika formulasi penentuan UMK sebelumnya tidak aplikatif dan cenderung merugikan kaum pekerja,” ucap Mujito, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Selasa (22/11) kemarin.

 

Mujito merupakan anggota dewan pengupahan dari kalangan pekerja. Dia sendiri tergabung dalam Serikat Pekerja Elektronika dan Elektrik pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi.

 

Pada permenaker terbaru ini, pemerintah kembali memasukan inflasi, penyesuaian nilai upah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, indikator penyesuaian nilai upah tidak dijelaskan secara rinci. Untuk itu, Mujito menyatakan, pihaknya akan penyesuaian tersebut dilakukan dengan skema penetapan KHL beberapa tahun lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *