karawangbekasiekpres– CIKARANG PUSAT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M Nuh minta pansel dan PJ Bupati Bekasi tidak salah milih pejabat open biding yang kinerjanya bermasalah.open
Menurut dia, PJ Bupati Bekasi kepanjangan dari Gubernur Jawa Barat artinya pak PJ ini bisa menyadari bahwa dia bukan pilihan masyarakat Kabupaten Bekasi karena mekanisme yang ada maka ia dipilih Gubernur Jawa Barat berdasarkan persetujuan oleh Mendagri, oleh karena itu jangan bermain-main dengan Open biding ini.
“PJ Bupati harus cermat menempatkan pejabat pada SKPD pada open biding kali ini, sebaiknya open biding mekanisme yang objektif sehingga orang orang (pejabat) diduga punya track record yang kurang baik hendaknya di stabilo, harus hati -hati menempati orang bermasalah karena Periode ini sampai 2024, dua kali satu tahun, tahun ke dua tentu saja menjadi catatan, kalau memilih orang yang tidak tepat maka akan menimbulkan masalah beban di pemerintah Kabupaten Bekasi dan ini juga menyangkut pak PJ sendiri,” kata M Nuh kepada Cikarang Ekspres, (26/10).
Ia juga menyampaikan seharusnya Pansel maupun PJ Bupati memilih pejabat sesuai dengan bidangnya mereka memiliki jangan sampai pejabat ditempatkan salah tempat. Dan juga harus objektif berdasarkan penilaian tim apraisal serya Track Record kinerjanya, jangan sampai hanya kedekatan saja.
“Kemudian kedua mulai dipikirkan orang – orang berlatarbelakangkan disiplin ilmu kepada bidang yang akan ditepati misalnya ada orang dokter pendidikan jangan ditaro pos yang tidak tepat sehingga tidak produktif, nah ini juga sekarang sudah dimulai orang yang tepat diletakkan pada tempat yang tepat agar mekanisme pemerintahan lancar, berlari dan menuju Kabupaten Bekasi Makin Berani,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, CIKARANG PUSAT – Lelang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menuai sorotan. Pasalnya, ada nama-nama yang dinilai bermasalah dalam kinerja dan disinyalir banyak temuan yang dilakukan BPK pada kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ikut Open Biding Pejabat Pimpinan Tinggi Partama.
