Dengan hal tersebut membuat tanggapan, Ketua LSM Kompi, Ergat Bustomy mengatakan dari data-data kinerja mereka dari tahun 2019 hingga 2022 ini adanya temuan BPK yang perlu menjadi bahan pertimbangan open biddingPimpinan Tinggi Pratama yang akan menjabat nantinya agar dilakukan seleksi ketat dengan melakukan evaluasi secara subjektif dan objektif dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Ergat keberhasilan seseorang pejabat dalam memimpin itu dinilai dari perjalanan dan kemampuan dalam mengatasi persoalan. “Pejabat itu harus yang memiliki nilai positif baik dalam penangangan persoalan dan paling khusus bisa sejalan dengan tujuan visi dan misi Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Pasalnya jika salah menentukan atau menempatkan seseorang pada posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Partama yang sedang ramai-ramai diikuti para ASN yang sudah memenuhi golongan tersebu. Jangan sampai Pansel ataupun PJ Bupati salah memilih dan bukannya menyelesaikan persoalan akan tetapi malah menambah persoalan yang bertumpuk di Kabupaten Bekasi. “Pembangunan dimasa pemerintahan saat ini sangat banyak, tentu sangat dibutuhkan pimpinan Pratama yang benar-benar mumpuni dan mampu, bukan sebaliknya karena unsur kedekatan ataupun yang lainnya,” tuturnya.
Tak sampai disitu, PJ Bupati harus benar-benar teliti menentukan pejabat yang bekerja baik seperti yang ia lakukan memimpin Kabupaten Bekasi makin berani dan track record ataupun data-data pejabat menjadi penilaian sangatlah penting demi membangun Kabupaten Bekasi lebih maju.
“PJ Bupati maupun Pansel harus bisa teleti menentukan pejabat pada Open Biding ini yang satu visi sama dia untuk membangun Kabupaten Bekasi bersih dan juga kinerjanya yang loyal kepada Kabupaten Bekasi serta masyarakat bukan untuk kepentingan pribadinya. Kami yakin pada Open Biding ini benar benar dinilai pejabat yang ingin membangun Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (har)
