Suripto Kembali Ajukan Permohonan Praperadilan

Editor:

KARAWANG – Inginkan kepastian hukum atas dirinya yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor (Resor) Karawang, Polda Jawa Barat, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Suripto Nitihardjo kembali ajukan permohonan Praperadilan, meski permohonan Praperadilannya yang pertama telah ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1B Karawang melalui Hakim tunggal, Hartati.

Suripto Nitihardjo, sebagai direktur CV. Supra Jaya Mandiri ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Oktober 2021, atas pelaporan PT. Mitra Alumindo Selaras (MAS) ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor surat 382/K/VII/2019/PMJ/Res JU/S GD tertanggal 21 Juli 2019 silam. Hal tersebut diutarakan Dr. Hendricus sidabutar.,SH.MH.,M.Kn., kuasa hukum Suripto Nitihardjo.

“Jadi dilaporkan di Polsek Kelapa Gading, lalu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat yang akhirnya turun ke Polres Karawang” jelasnya, Kamis (22/9).

Menurutnya penetapan status tersangka kepada kliennya, Suripto Nitihardjo oleh Polres Karawang terkesan dipaksakan. Pasalnya Kliennya dituduh memesan barang aluminium dari PT. MAS. Padahal tidak pernah Kliennya mengirimkan surat pemesanan apalagi tandatangan tanda terima barang aluminium milik PT. MAS senilai Rp. 461 juta. Sehingga unsur penyerahan nyata tidak terbukti alias gugur. Istilah hukumnya levering feitelijk( Vide Pasal 612 KUHPerdata).

“Klien Kami tidak merasa bersalah sehingga menguji keabsahan penetapan Tersangka beliau melalui jalur praperadilan ke Pengadilan Negeri Karawang,” ungkapnya.

Masih menurut Hendricus, berkas perkara diduga telah tiga kali dikembalikan kejaksaan negeri (Kejari) Karawang sebagaimana daftar bukti yang diajukan termohon di persidangan praperadilan pertama. Karena diduga sudah 3 (tiga) kali dikembalikan Kejari ke Polres Karawang, tentu ini menurutnya bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1),ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) (ayat 6) Jo Pasal 12 ayat (1) Jo ayat (2) Jo ayat (3) dan Jo ayat (4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PeR_036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

“Klien Kami dituduh telah menerima barang aluminium dan bukti yang diajukan Pihak PT. MAS adalah fotokopi surat jalan, namun Klien kami tidak pernah menandatangani maupun menerima surat jalan dimaksud,” jelasnya lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.