Penjabat Tak Perlu Izin Mendagri Merotasi ASN

Editor:

Ia juga menjelaskan terkait mutasi ASN, prosesnya juga bakal sampai ke Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara. Sehingga, penjabat tak perlu menunggu izin dari Tito karena bakal membuat proses administrasi begitu lama.

“Jadi sekadar tanda tangan persetujuan mutasi daerah, enggak perlu ke saya, karena nanti akan numpuk. Kami ingin berikan pelayanan fleksibel dan lincah,” ucapnya.

Terkait proses pengawasan, Tito menyampaikan bahwa selama mengisi jabatan, para penjabat, pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) harus memberikan laporan tiga bulan sekali ke Kemendagri. Selain itu, para penjabat pun hanya diberi surat tugas untuk meminpin pemerintahan dalam satu tahun.

“Bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Kalau terlalu banyak sewenang-wenangnya bisa diganti,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.