Penjabat Tak Perlu Izin Mendagri Merotasi ASN

Editor:

KARAWANG- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, tak memberi kewenangan bebas untuk penjabat kepala daerah melakukan pemecatan dan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 821/5492/SJ.  Sebaliknya melalui SE tersebut, pihaknya justru memberi kewenangan terbatas kepada penjabat untuk melakukan mutasi.

“Mutasi (ASN) antardaerah ini, mohon maaf, isu yang berkembang ada dua ini. Ketika SE keluar, teman-teman media hanya mengutip judulnya, Mendagri memperbolehkan (penjabat) memecat pegawai dan mutasi pegawai,” papar Tito. “Saya aja yang baca kaget, karena bukan itu kewenangan yang kita berikan,” kata dia.

Ia menegaskan kewenangan yang diberikan oleh Kemendagri untuk para penjabat tertera pada poin 4a dan 4b SE Kemendagri tersebut. Secara garis besar poin 4a menyatakan bahwa penjabat hanya diperbolehkan memberhentikan, memberi sanksi, atau melakukan langkah hukum pada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin atau terlibat tindak pidana. Kemudian, dalam poin 4b disebutkan persetujuan mutasi antardaerah atau antarinstansi pemerintah, sesuai ketentuan dan syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

“Yaitu (ASN) yang sudah terkena masalah hukum, sudah ditahan, itu harus diberhentikan. Kalau nunggu (izin) kita (Kemendagri) panjang,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.