“Berkaitan dengan harga bahan bakar bersubsidi tentu di Karawang sendiri akan terdampak. Secara, Karawang sendiri pernah masuk dalam kategori Karawang miskin ekstrem,” beber Reza.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti kekosongan jabatan eselon ll di Pemda Karawang. Menurutnya, kekosongan pejabat di tubuh pemerintah eksekutif itu dapat mempengaruhi keluarnya kebijakan yang dirasakan warga. “Beberapa jabatan sejauh ini masih kosong, bagaimanapun Plt masih terkesan kerja setengah-setengah karena kurang terfokus dari pekerjaan definitif yang diemban,” kata Reza.
Kemudian, terkait perubahan Perda RTRW yang beberapa waktu sempat kurang jelas perevisiannya. Pihaknya menuntut pihak legislatif untuk segera merampungkan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah itu sampai tahap rencana detail tata ruang (RDTR).
“Seperti Perda RTRW, Legislatif harus menuntaskan. Jangan sampai nantinya kebijakan ikut menggerus zona hijau. Walaupun ada kepentingan pusat didalamnya,” tukasnya. (gma/wyd)
