BBM dan Pentingnya Integrasi Data Terpadu

Editor:

Oleh: Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudistira

TERKAIT bahan bakar minyak (BBM), ada dua mekanisme yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, terkait kenaikan harga. Kedua, mengenai pembatasan penggunaan.

Kalau mekanisme yang diambil adalah rencana kenaikan harga BBM, terutama jenis pertalite dan solar, yang naiknya rata-rata 30 persen, implikasinya cukup berisiko terhadap kenaikan inflasi dan penurunan daya beli. Pemerintah harus melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) lebih cepat. Bukan saja kepada kelompok miskin, tapi juga menengah rentan sebelum adanya kenaikan harga BBM.

Masalahnya, saat ini antara wacana kenaikan harga BBM dan formulasi bansos yang dinaikkan Rp 24 triliun itu belum sebanding dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi, seharusnya bansos cair dulu. Lalu, jeda satu sampai dua bulan untuk memperhitungkan kenaikan harga BBM. Juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat menengah bawah yang upahnya hanya berkisar UMR (upah minimum regional). Mengingat, kenaikan UMR rata-rata nasional hanya 1 persen tahun ini.

Artinya, perlu banyak pertimbangan. Sebab, inflasi yang tinggi akan memicu tingkat suku bunga bank sentral yang lebih tinggi. Itu memberatkan seluruh kelompok masyarakat, juga dunia usaha.

Terkait selisih harga keekonomian dengan harga jual dalam negeri atau subsidi yang terlalu lebar, yang bisa dilakukan pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme pembatasan. Perlu ada dukungan penuh terhadap langkah ini. Termasuk revisi Perpres Nomor 19 Tahun 2014.

Untuk pertalite, pembatasan yang harus dilakukan kali pertama adalah pencocokan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Sebab, masyarakat kategori miskin yang menerima bansos juga berhak mendapatkan BBM subsidi. Kemudian, mencocokkan data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

Dalam teknis penerapan di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), pembatasan bisa dilakukan dengan menggunakan scan biometrik atau sidik jari. Lalu, secara otomasi akan mencocokkan dengan NIK (nomor induk kependudukan).

Ketimbang menggunakan aplikasi My Pertamina yang khawatirnya justru akan mempersulit. Masyarakat yang berhak membeli BBM subsidi masih perlu smartphone dan beli paket data, itu memerlukan modal tidak kecil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.