Direksi Perumdam Karawang Dinilai Tak Layak Diangkat Lagi, Kerugian Kebocoran Air Setara Rp 145 M

Editor:

KARAWANG – Direksi Perumdam Karawang dinilai tak layak diangkat lagi. Dewan Pengawas Perumdam Tirta Tarum mengibaratkan perusahaan air plat merah itu saat ini kondisinya serupa orang sehat yang dari tahun ke tahun kondisi kesehatannya terus menurun.

Kerugian akibat kebocoran air selama empat tahun jika dihitung dengan rupiah setara dengan Rp 145 miliar. Komisi II DPRD Karawang dan banyak pihak lainnya meminta bupati membuka penjaringan direksi baru. Karenanya Direksi Perumdam Karawang dinilai tak layak lagi untuk diangkat.

Direksi Perumdam Karawang dinilai tak layak lagi untuk mengurus perusaan daerah ini . “Dewas (Dewan Pengawas) tidak ada sentimen personal. Itu berbasis data, tadi saya sampaikan data-datanya. Kerugian kebocoran air selama empat tahun itu sekitar Rp 145 miliar kalau dihitung dengan angka.

Tingginya kehilangan air itu banyak faktor, salah satu sebabnya diduga atau terindikasi adanya oknum di perusahaan yang mengubah status pelanggan aktif menjadi tidak aktif. Air terus mengalir tapi pelanggannya dianggap tidak aktif,” kata Dewan Pengawas Perumdam Tirta Tarum Nana Kustara, Senin (1/8).

Baca Juga: Bupati Beri Waktu Dua Hari LPJ Perumdam

Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi meminta kepada Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, selaku kuasa pemilik modal (KPM) untuk segera membuat panitia seleksi (pansel) untuk fit and proper test calon direksi Perumdam Tirta Tarum periode 2022-2026.

Pasalnya masaja jabata direksi yang saat ini menjabat (direktur utama, direktur umum, direktur teknik) akan berhari 6 Agustus 2022 mendatang atau hanya tersisa 3 kali 24 jam lagi.

“Kepada Ibu Bupati untuk segera buat pansel untuk jaring direksi periode mendatang,” kata Dedi kepada awak media.

Sementara untuk ketiga direksi Perumdam Tirta Tarum yang sebentar lagi masa jabatannya, Dedi meminta kepada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas akhirnya agar tidak ada hambatan bagi direksi selanjutnya bertugas.

Ia pun memberi catatan khusus kepada ketiga direksi tersebut terkait belum tuntasnya pemenuhan hibah saluran rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) tahun 2022 dari Kementerian PUPR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *