oleh

Soal Jalan Tanjungpura-Rengasdengklok, Pengamat Sarankan Bupati Segera Undang 5 Dewan Provinsi

KARAWANG – Pakta integritas untuk menyelesaikan persoalan jalan rusak di wilayah Karawang Utara, khususnya untuk jalur Tanjungpura-Rengasdengklok yang menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat, telah ditandatangani oleh Ketua DPRD, Sekda dan Kepala Dinas PUPR Karawang.

Namun semuanya dinilai percuma bagi masyarakat Karawang Utara, jika saja tidak ada ‘jaminan’ pakta integritas tersebut akan terealisasi. Pasalnya, Pemprov Jabar yang memiliki kewenangan dalam memperbaiki Jalur Tanjungpura-Rengasdengklok, tidak terlibat dalam menandatangani pakta integritas yang dikehendaki masyarakat Karawang Utara.

Demikian disampaikan Pemerhati dan Pengamat Pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH.MH, Rabu (25/5/2022).

Menurut Askun (sapaan akrab), lagi-lagi pakta integritas hanya sekedar ‘rekomendasi’ Pemkab Karawang kepada Pemprov Jabar untuk mengajukan perbaikan dan pelebaran Jalur Tanjungpura-Rengasdengklok.

Padahal tahun-tahun sebelumnya, upaya tersebut (rekomendasi) sudah dilakukan Pemkab Karawang ke Pemprov Jabar. Namun sampai hari ini hasilnya masih nihil.

“Pakta integritas, jaminannya apa akan terealisasi?. Jangan sampai masyarakat Karawang Utara kembali di-PHP. Sudah cape-cape demo, ujung-ujungnya hanya sekedar keluar rekomendasi pakta integritas,” kata Askun.

Oleh karenanya dalam menyelesaikan persoalan ini, Askun menyarankan agar Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana segera mengundang ‘secara hormat’ Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya 5 wakil rakyat yang berasal dari Kabupaten Karawang.

Pasalnya, 5 anggota dewan inilah yang mengetahui secara pasti politik anggaran di Pemrov Jabar.

“Saya sarankan bupati agar segera mengundang 5 anggota dewan tersebut. Duduk bersama dan buat komitmen lebih tegas lagi untuk perbaikan Jalur Tanjungpura-Rengasdengklok,” tutur Askun.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.