oleh

Kasus Dugaan Korupsi Toilet “Sultan”, Sejumlah Anggota DPRD Disinyalir Ikut “Cawe-Cawe” Proyek

KABUPATEN BEKASI – Lembaga antirasuah KPK didesak segera menuntaskan pengusutan dugaan korupsi proyek toilet ‘sultan’ di Kabupaten Bekasi. Selain itu penyidik KPK pun diminta menelusuri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang ikut cawe-cawe dalam pengerjaan proyek yang memakan uang negara—APBD Kabupaten Bekasi, senilai Rp 98 miliar itu.

Kemarin (9/19) masyarakat Bekasi kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para demonstran mendesak KPK segra menuntaskan pengusutan dugaan KKN kegiatan pembangunan toilet di Kabupaten Bekasi yang bersumber dari dana APBD dan APBD-P Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020.

“LAMI mendesak KPK-RI untuk segera menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi apabila telah memenuhi persyaratan peraturan hukum dan perundangan yang berlaku,” tutur Ketua Umum LAMJ, Jonly Nahampun yang menjadi peserta aksi demonstrasi di depan Gedung KPK.

“LAMI meminta mendalami peran serta keterlibatan oknum dewan yang diduga ikut terlibat main proyek tersebut agar KPK mendalaminya,” sambung dia.

Jonly menuturkan, ia dan masyarakan Bekasi sejauh ini masih komit mengawal KPK untuk pengusutan dugaan kasus KKN proyek toilet di Kabupaten Bekasi hingga tuntas. “Bukti permulaan terkait kasus tersebut menurut LAMI sudah cukup untuk ditindaklanjuti KPK dan bahkan bisa ditetapkan tersangka,” tandasnya.

Sementara itu Koordinator LAMI, Suganda mengatakan pada aksi demonstrasi LAMI mendorong atau upaya berperan serta mendukung dan membantu kinerja KPK dan Penegak Hukun memberantas segala kasus-kasus Hukum termasuk segala bentuk praktek korupsi, LAMI menyikapi beberapa kasus korupsi salah satunya kasus dugaan adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada kegiatan proyek pembangunan toilet di Kabupaten Bekasi dengan anggaran fantastis yaitu Rp 98 M pada tahun 2020.

“Pada kegiatan tersebut LAMI mensinyalir adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu besaran nilai untuk pembangunan toilet tersebut dengan nilai Pagu kegiatan Rp 198,5 Juta untuk 1 toilet, dengan jumlah pembangunan sebanyak 488 toilet se-Kabupaten Bekasi dengan total anggaran Rp 98 Milyar,” kata Suganda.

Terang dia, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Oleh sebab itu, Kami dari Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menyatakan sikap mendukung KPK untuk mengusut sampai tuntas kasus tersebut

“LAMI meminta KPK untuk segera dapat menetapkan tersangka dan dapat diumumkan kepada publik,” tuturnya.

LAMI berharap KPK tetap melakukan tugasnya dengan profesi serta tidak tebak pilih dalam pemeriksaan persoalan toilet ‘sultan’ di Kabupaten Bekasi

“LAMI Meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus tersebut (Toilet Kabupaten Bekasi, red), usut hingga tuntas,” tandasnya. (har/mhs/kbe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *