oleh

DPRD Jabar Desak Desak Bupati Karawang Benahi Sengketa Lahan Puskesmas Wanakerta

KARAWANG – Anggota DPRD Jawa Barat meminta Bupati Karawang turun tangan menangani bangunan Puskesmas Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, rusak dan tidak bisa diperbaiki karena berdiri diduga diatas lahan sengketa.

“Persoalan Puskesmas ini harus jadi perhatian ibu Bupati ya, karena ini sebagai pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina, Sabtu (4/12/2021).

Anggota DPRD Jabar dari Partai Golkar itu meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang segera menyelesaikan permasalahan ini dan jangan sampai terus-menerus dibiarkan.

Dan segera menganggarkan pada tahun 2022 untuk pembelian tanah jika itu memang lahan milik warga.

“Anggarkan ditahun 2022 untuk pembelian tanah. Karena tidak bisa melakukan perbaikan diatas tanah milik warga yang bersertifikat,” ujarnya.

“Ini juga harus menjadi prioritas, tentu ini sebagai akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang ada di Telukjambe sampai ke Pangkalan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Kepala Puskesmas Wanakerta begitu sabar dan ikhlas ingin melayani masyarakat, dengan demikian permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas kesehatan serta petugas kesehatan yang bekerja pun mendapatkan keamanan dan kenyamanan.

“Jangan dibiarkan berlama-lama, harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya. Puskemas ini sangat penting bagi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah,” jelasnya.

Bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kondisi plafon dan atap bangunan Puskesmas itu nyaris roboh.

Pihak Puskesmas beberapakali hendak melakukan perbaikan akan tetapi selalu mendapatkan ancaman dan teror karena kabarnya berdiri di atas tanah sengketa.

Kepala Puskesmas Wanakerta, Veronica Maulana mengatakan 85 persen bangunan Puskesmas mengalami kerusakan.

Kerusakan sejak beberapa tahun lalu, akan tetapi puncak kerusakan parah terjadi pada awal 2021 karena tak kunjung mendapatkan perbaikan.

“Plafon dalam bangunan bahkan atapnya ini sudah cenderung akan membahayakan kami selaku pelayan publik yakni masyarakat yang berkunjung untuk berobat,” katanya, Sabtu (4/12/2021).

Menurutnya, kondisi bangunan tersebut sudah tidak bisa untuk dilakukan perbaikan sejak awal tahun 2021 lantaran kondisinya begitu rusak parah dan butuh perombakan ulang.

Pihaknya sempat berinisiatif melakukan perbaikan akan tetapi kerap mendapatkan ancaman.

Bahkan tukang bangunan pun diancam agar tidak melakukan perbaikan.

Saat ini bangunan 85 persen rusak itu harus segera dirombak ulang atau diperbaiki total.

Apalagi, lanjut Veronica, di setiap musim penghujan datang, kondisi atap bangunan tersebut rapuh dan dapat membahayakan.

Banyak aset negara yang harus diamankan seperti komputer, alat kesehatan maupun berkas lainnya.

“Ketika hujan turun disetiap ruangan mengalami kebocoran, genteng jatuh, kayu patah,” ujarnya.

“Ketika hujan turun disetiap ruangan mengalami kebocoran, genteng jatuh, kayu patah,” ujarnya.

“Setiap tahun kami selalu mendapatkan anggaran. Tetapi, tidak bisa melakukan pembangunan apapun diatas tanah ini. Katanya tanah ini berstatus sengketa,” ungkapnya.

Dia juga bersama pegawai puskesmas lainnya seringkali mendapatkan teror saat hendak melakukan pembangunan maupun disaat bertugas di puskesmas tersebut.

“Orangnya mungkin yang merasa memiliki tanah ini, tapi kami punya bukti CCTV,” jelasnya.

Veronica mengaku ada melakukan intimidasi terhadap pegawainya. Tentu kondisi itu tidak membuat nyaman para pegawainya. Apalagi harus melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal.

“Kami bekerja bukan untuk kami sendiri dan kami tidak mengambil keuntungan apapun, kami ini ini pelayan masyarakat tapi tolong hak kami juga dipenuhi, itu saja,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Wanakerta, Tanta Kurnia, membenarkan Puskesmas tersebut berdiri diatas tanah milik warga.

“Saya juga pernah beberapakali minta ke Bupati mulai dari Dadang S. Muchtar, Ade Swara. Bahkan sampai Bupati yang sekarang, tetapi belum ada titik temu dalam penyelesaiannya dengan ahli waris tanah ini,” ujarnya. (bbs/wkt/kbe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *