oleh

Per 19 November 2021, Realisasi Dana PEN Baru 66 Persen

JAKARTA – Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 telah mencapai 66 persen atau Rp 495,77 triliun dari total pagu yang disiapkan Rp 744,77 triliun.

“Realisasi tertinggi ada pada insentif usaha yang sudah mencapai 99 persen. Realisasi PEN ini hingga 19 November 2021,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Senin (22/11).

Suahasil menjelaskan, realisasi anggaran insentif usaha yang sudah mencapai 99 persen menunjukkan adanya interaksi atau kegiatan ekonomi yang terjadi. Adapun, kluster anggaran ini terdiri dari sejumlah insentif perpajakan, tax holiday, relaksasi impor, dan lain-lain.

“Seluruh insentif ini terbukti efektif, karena tingkat penyerapannya berada di 99 persen. Artinya, ada kegiatan ekonomi yang berjalan dengan adanya klaim untuk insentif perpajakan. Kami punya harapan tinggi ini bisa lampaui 100 persen,” ucapnya.

Suahasil menyebutkan, anggaran PEN memiliki lima klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha. Realisasi tertinggi hingga saat ini masih berada pada klaster insentif usaha, dan terendah pada dukungan UMKM dan korporasi.

Pertama, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp 135,53 triliun atau 63 persen dari pagu Rp 214,96 triliun. Anggaran ini ditujukan di antaranya untuk keperluan biaya perawatan pasien Covid-19, JKN, insentif tenaga kesehatan, dan vaksin Covid-19.

Kedua, realisasi perlindungan sosial telah mencapai Rp 140,50 triliun atau 75,5 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk sejumlah program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan sosial tunai, subsidi listrik, dan bantuan beras.

Ketiga, realisasi program prioritas Rp 75,44 triliun atau 64 persen dari pagu Rp 117,94 triliun. Sebagian dari anggaran ini digunakan untuk program padat karya kementerian/lembaga, ketahanan pangan, dan fasilitas pinjaman daerah.

Keempat, dukungan UMKM dan korporasi Rp 81,83 triliun atau 50,4 persen dari pagu Rp 162,40 triliun. Realisasi ini terendah di antara empat klaster lainnya. Anggaran tersebut digunakan untuk menyalurkan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP, penempatan dana bank, subsidi bunga KUR, dan bantuan PKL.

Kelima, insentif usaha Rp 62,47 triliun atau 99,4 persen dari pagu Rp 62,83 triliun. Realisasi ini merupakan yang tertinggi, dan anggarannya ditujukan untuk membiayai insentif perpajakan seperti PPh 21 DTP, PPh Final UMKM , pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan BM DTP.

“Kami optimis realisasi akhir tahun ini akan bisa mencapai 100 persen,” katanya. (red/kbe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *