oleh

Demo Didepan Komplek Pemda, Buruh Tuntut UMK Naik 10 Persen

PURWAKARTA – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi serikat pekerja metal indonesia (FSPMI) unjuk rasa di depan komplek Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta, Selasa (26/10/2021).

Aksi tersebut merupakan aksi nasional dengan mengusung 4 tuntutan. Buruh berharap diterima Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan menindaklanjuti tuntutan para buruh.

“Empat isu utama dalam aksi kali ini yakni, kenaikkan UMK 2022 sebesar 10 persen, pemberlakukan kembali Upah di atas Upah Minimun tahun 2021 dan 2022, Batalkan Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan PKB Tanpa Omnibuslaw,” ujar Ketua Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI sekaligus koordinator aksi, Wahyu Hidayat.

Wahyu mengatakan, aksi tersebut terpaksa dilakukan, lantaran sampai detik ini Pemerintah justeru terus berpihak kepada oligarki yang terus menekan dan mengeksploitasi kaum buruh. Apalagi dengan diberlakukannya Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan turunannya maka dapat dipastikan upah pekerja di Purwakarta tidak akan naik di 2022.

“Padahal, di tahun 2021, untuk pekerja baru bagi perusahaan sektoral, perusahaan membayar sebesar upah 2020. Bahkan ada yang membayar sebesar UMK. Apalagi juga tidak sedikit yang membayar dibawah UMK dan yang menggunakan pekerja magang dengan upah kerja/uang saku yang sangat murah,” jelasnya.

Bukan hanya ekologi yang terancam, lanjut dia, ekosistem ketenagakerjaan pun terancam karena eksistensi perusahaan-perusahaan yang tergolong masih komunikatif dan berupaya mensejahterakan pekerjanya semakin kehilangan daya saing.

Ia menambah, melemah lantaran kompetitornya menggunakan pekerja magang dan outsourching yang semakin merajalela sementara pengawasan ketenagakerjaannya lengah dan lemah.

“Kami berpendapat bahwa oligarki semakin merangsek dan berupaya keras untuk menggerus perjuangan kami dalam upaya mensejahterakan kaum buruh dan keluarganya sebagaimana amanat UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja. Terbukti dengan dipaksakannya pemberlakuan Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan turunannya yang masih digugat secara formil maupun materilnya,” ungkap Wahyu.

Besar harapan, kata dia, melalui aksi kali ini, Pemda Purwakarta dapat menyiasati tentang Pengupahan tahun 2022.

“Menyedihkan, kalau keterpaksaan dan kelemahan rakyat jelata malah menjadi komoditas bahkan arena untuk menindas. Padahal Daulat Rakyat menghendaki agar penyelenggara negara dapat mensejahterakan rakyat. Bukan malah bahu membahu dengan oligarki untuk mengeksploitasi bangsa sendiri. Masih ada perusahaan yang membayar upah buruhnya di bawah UMK dengan jam kerja yang eksploitatif,” pungkas Wahyu. (san/rie/kbe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *