Kemenaker: PHK Jadi Jalan Terakhir, Tetapi Hak Karyawan Harus Dibayar

Editor:

KEPUTUSAN Menteri Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi diterbitkan. Kepmenaker tersebut mengatur hubungan kerja khususnya di masa PPKM.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker ini mencakup 3 hal. Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah (WFH) dan (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya.

“Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah,” kata Putri, Senin (16/8).

Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara bergiliran.

“Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja,” katanya.

Dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa merumahkan pekerja karena dampak pandemi COVID-19. Dimana pekerja/buruh tetap berhak atas gaji/upah saat dirumahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *