oleh

Kemendagri Pede Satu Terobosan D-SIGN, KKP-KLHK Tampil Memukau Dua Inovasi Sekaligus

METRO JAKARTA – Tim Panel Independen terus menyaring para Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021.

Satu di antaranya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tampil dalam tahap wawancara hari pertamanya tepatnya pada hari ini Senin (28/06).

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif hadir dengan inovasi Dukcapil’s Signature Electronic (D-SIGN).

Menurut dia, inovasi yang mulai dibangun tahun 2019 ini merupakan aplikasi yang menggantikan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik yang bertujuan memberikan identitas yang sah bagi semua penduduk dengan cepat, akurat, dan gratis.

“Jadi syarat utama agar penduduk dapat melakukan pencetakan dokumen secara mandiri dan memberikan pelayanan adminduk tanpa tatap muka dengan petugas dalam pencegahan penyebaran Covid-19 pada tatanan normal baru,” kata Zudan.

Artinya, sambung dia, dengan D-SIGN memungkinkan Kadis Dukcapil dan Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat bekerja dari mana pun, di dalam maupun di luar kantor.

“Ya baik di dalam maupun di luar negeri, kapanpun dan situasi apapun serta dokumen kependudukan tidak perlu dilegalisir,” tukasnya.

Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menampilkan dua inovasi sekaligus.

Yakni, Pelayanan Terintegrasi Jaminan Ikan Bermutu Tinggi dan Karantina Profesional (PATIN JAMBI KITO) serta Aplikasi Layanan Cukup Mudah dan Gampang (SICHUPANG).

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina menuturkan inovasi PATIN JAMBI KITO merupakan sistem yang memfasilitasi akses pemeriksaan kesehatan/mutu ikan secara online/real-time yang mengatasi kendala jarak, waktu, dan biaya.

Kemudian respon cepat/early warning system untuk penanganan dini potensi wabah, dan akses edukasi penanganan ikan segar dan pengobatan/pencegahan wabah penyakit berbasis ICT.

“Inovasi yang sudah dapat diunduh pada Google Playstore ini, pembudidaya juga bisa mendapatkan informasi penyakit yang sedang menginfeksi ikannya, cara pengobatan, dan penanganan/pencegahan,” jelas dia.

Nelayan dan pedagang ikan juga dapat mengakses informasi cara penanganan ikan yang berkualitas, dan dapat mengontak SKIPM Jambi melalui forum interaktif.

Untuk SICHUPANG, sambung Rina, inovasi ini memberikan kemudahan layanan sertifikasi lalu lintas komoditi perikanan, pengujian penyakit Ikan karantina, sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan pembayaran online Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Setelah adanya inovasi Si Chupang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi  pengurangan waktu layanan dari 1-4 hari menjadi 30 menit,” klaim Rina.

Terakir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga menyuguhkan dua terobosannya, yaitu Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan  Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Plt. Dirjen PPKL Kementerian LHK Sigit Reliantoro menuturkan PROPER merupakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan.

“Selama 26 tahun PROPER telah menjadi platform bagi dunia usaha untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan, antara lain melalui efisiensi sumber daya,” ucap dia.

Pada masa pandemi COVID 19, KLHK telah memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan untuk pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan perizinan lingkungan.

Di sisi lain situasi pandemi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi perusahaan untuk meredefinisikan program Corporate Social Responbility-nya untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana pandemi ini.

Untuk inobasi Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web (SIPONGI). Sigit menyatakan sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan pertama yang memiliki dual interface yaitu internal interface (bagi personil pengendalian karhutla KLHK) dan public interface.

Keunikan lainnya adalah merupakan sistem pertama yang mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai pihak yaitu data hotspot dari LAPAN, data luas karhutla, emisi dan pencemaran udara dari KLHK,  data perkiraan iklim dan cuaca dari BMKG dan memiliki sistem pelaporan online dari perusahaan.

Menurut Sigit, SIPONGI juga merupakan sistem pemantauan karhutla pertama di Indonesia yang menggabungkan pola pemantauan hotspot dengan data lapangan melalui pelaporan _groundcheck hotspot_ oleh petugas dan melalui pantauan CCTV Thermal telah dimiliki oleh KLHK sejak 2019.

“SIPONGI terhubung secara aktif dengan media sosial, memiliki penyaring kata kunci karhutla di medsos sehingga dapat melacak adanya indikasi karhutla secara cepat,” tukas dia.

(ygi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *