oleh

Komisi II Desak Gubernur dan TAPD Selamatkan Program Prioritas dalam Refocusing

Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi II DPRD Jabar. 

BANDUNG–  Serangan virus corona di Jabar makin tak terkendali. Pemprov Jabar didesak segera mengambil langkah konkret menanganinya. Termasuk soal anggaran: refocusing.

Hanya saja Pemprov harus tetap hati-hati dan jeli, jangan sampai keliru mengambil kebijakan yang justru makin menyusahkan rakyat.

Karenanya. Komisi II DPRD Jabar meminta kepada Gubernur dan TAPD melalui pimpinan DPRD Jabar agar dalam penenetuan refocusing anggaran tahun 2021 yang akan dan sedang berjalan menempatkan bidang pembangunan ekonomi di skala prioritas program yang harus diselamatkan.

“Bahkan bidang- bidang itu seharusnya ditingkatkan, ” ujar Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi II DPRD Jabar.

Dijelaskan Kang RHD, panggilan akrab Rahmat Hidayat Djati, anggaran yang harus diselamatkan antara lain anggaran pertanian, perkebunan , kehutanan , kelautan , perikanan , koperasi , pasar  bidang UMKM.

Begitupun dalam penyusunan postur belanja pada RAPBD 2022, kata ARD, bidang-bidang itu harus tetap jadi prioritas.

” Hal ini kami sampaikan ulang mengingat beberapa kali situasi sering melemahkan daya ingat kita soal betapa pentingnya pembangunan sektor perekonomian di Jawa Bara ini untuk memberi jalan bagi upaya pembangunan ketahanan pangan masyarakat kita” Paparnya.

Dikatakan juga. sementara pada sektor pariwisata yang semakin lesu hendaknya Pemprov lebih memperhatikan para pelaku usaha dj sektor ini.

” Kita terutama Gubernur harus memperhatikan semua pelaku usaha di sektor ini yang mengalami kesusahan berkepanjangan karena situasi pandemi. Program akselerasi dibutuhkan untuk ini bukan live service dan pencitraan media sosial saja, ” tandanya.

Di sisi lain RHD menyebutkan, Komisi II juga sudah mengajukan kepada Gubernur melalui pimpinan DPRD soal pelaksanaan program penanggulangan pandemi Covid 19 di Jawa Barat. Terutama pada sektor pemulihan perekonomian atas nama PEN.

“Juga sektor kesehatan masyarakat. saya dikabari dari pimpinan bahwa pertanyaan dan permintaan keterangan sudah disampaikan oleh pimpinan DPRD ke Gubernur dan kita sedang menunggu respon saudara Gubernur, ” ujar anggota dewan dapil Karawang Purwakarta yang juga Ketua DPC PKB Karaeang ini.

Pada bagian akhir ARD mengakui situasi sekarang ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari tokoh masyarakat , dan para aktifis kepada Komisi II DPRD Jabar.

“Tapi kami taat prosedur , semua hal kami sampaikan ke pimpinan  DPRD. Semoga dalm waktu dekat ada respon dari saudara Gubernur, Kami tidak menghendaki gerakan-gerakan masyarakat yang biasa disebut demo oleh para aktifis dan tokoh-tokoh masyarakat kalo hanya untuk sekedar menunggu jawaban dan kebijakan yang fundamental dan terasa oleh masyarakat dalm situasi darurat ini, ” pjngkasnya. (shn/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *