oleh

Diam-diam, KPK Bidik Uang Bencana Covid-19 Kabupaten Bekasi, Nih Buktinya…

METRO CIKARANG –  Anggaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bekasi, yang diduga tidak transparan bakal menjadi bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Betapa tidak, lembaga antirasuah itu mengembangkan fitur baru aplikasi andalannya Jaringan Pencegahan Korupsi atau Jaga Penanganan Covid-19.

Dalam menu penanganan Covid-19 di aplikasi Jaga, KPK bersama Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyediakan literasi untuk masyarakat berupa infografis tentang prosedur penanganan, insentif dan santunan tenaga kesehatan, vaksinasi, serta klaim rumah sakit dalam bentuk panduan dan format tanya jawab beberapa topik yang sering ditanyakan atau FAQ.

Tak hanya itu, Jaga Penanganan Covid-19 juga membuka kanal keluhan terkait penanganan Covid-19. Keluhan yang masuk akan ditindaklanjuti langsung oleh dinas kesehatan setempat dan Kemenkes dengan koordinasi dan monitoring dari KPK.

“Selain penambahan menu baru, Jaga juga terus melakukan pengembangan terkait aspek teknologi dan tampilan. Dengan Jaga v6, tampilan dan desain baru kini memberikan kenyamanan untuk penggunaan lintas platform. Tampilan data dan informasi menjadi lebih ringkas, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan eksplorasi fitur-fitur Jaga lainnya lebih jauh,” kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangnya kepada KBE, Senin (3/5).

Ipi mengatakan, peluncuran Jaga Penanganan Covid-19 menyusul fitur Jaga Bansos yang dirilis setahun lalu untuk melakukan monitoring atas distribusi bantuan sosial selama pandemi Covid-19.

Sejak diluncurkan pada 29 Mei 2020, KPK mencatat hingga 31 Desember 2020 total 1.982 keluhan terkait distribusi bansos diterima, dengan 1.074 keluhan telah selesai ditindaklanjuti.

Selain itu, tercatat tidak kurang dari 3 juta jumlah akses melalui situs maupun aplikasi dengan jumlah unduhan sebanyak 171.227 kali. “Masyarakat dapat mengakses Jaga melalui situs Jaga.id atau mengunduhnya pada gawai melalui Google Play Store maupun App Store,” katanya.

Sekedar diketahui bersama, anggaran daerah yang digunakan untuk menanggulangi covid-19 tahun 2020 mencapai ratusan miliar dinilai tidak transparan. Mulai dari pembelian alat pelindung diri (APD), tempat isolasi pasien hingga insentif tenaga kesehatan.

Hasil informasi yang dihimpun Karawang Bekasi Ekspres, berbeda dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Karawang mencantumkan dana penggunaan covid-19 di web resmi mereka. Sedangkan, Kabupaten Bekasi justru seperti sengaja ditutupi.

Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering turun ke daerah-daerah untuk  audit komprehensif lantaran rendahnya serapan hingga dugaan penyalahgunaan dana penanganan covid-19.

Satu di antaranya, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI). Mereka menemukan tidak keterbukaan penggunaan dana korona senilai Rp 240 miliar selama tahun 2020.

“Bisa dilihat untuk web resmi perincian anggaran Covid 19 saja tidak ada. Padahal dalam dana itu sudah dianggarkan untuk pembuatan web,” ucap Koordinator LAMI, Suganda kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Ia pun khawatir anggaran korona berpotensi dikorupsi lantaran hingga saat ini belum ada laporan realisasi anggaran yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun dinas terkait lainya.

“Dari sini kita bisa menduga bahwa Pemkab Bekasi khususnya Dinkes sebagai leading sector satgas Covid telah mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Suganda.

(jio/mhs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *