Gebrakan Reformasi Birokrasi Sumedang Layak Ditiru!

Editor:

ONLINEMETRO.ID, SUMEDANG – Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Bukan sekadar teori, namun berbagai perubahan dilakukan sebagai bentuk implementasi dari reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan dengan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Mulai dari elaborasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), SAKIP Desa, mal pelayanan publik (MPP), hingga _digital tourism_ menjadi contoh dari segelintir upaya reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkab Sumedang ini menjadi bukti pemenuhan visi Indonesia Maju.

Hal tersebut ditunjukkan dengan penciptaan birokrasi yang lincah, ramping, berorientasi pada hasil, serta mengelola anggaran dengan efektif, efisien, dan ekonomis.

“Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemkab Sumedang ini merupakan contoh dalam membangun sistem yang baik untuk mengakomodasi harapan masyarakat dengan mendorong kinerja bersama sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (23/02).

Program yang dilakukan oleh kabupaten yang mendapat julukan Kota Beludru ini berfokus pada kepuasan masyarakat. Upaya reformasi birokrasi diselaraskan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Menteri Tjahjo menjelaskan bahwa terdapat tiga sasaran utama dalam reformasi birokrasi, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan mampu memberikan pelayanan prima. Ketiga sasaran ini telah Pemerintah Kabupaten Sumedang wujudkan melalui gebrakan inovasi yang dimilikinya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Di Sumedang, pelaksaan SAKIP telah diterapkan hingga ke level desa atau setara dengan kelurahan yang dilaksanakan secara elektronik.

Dimulai sejak tahun 2019, SAKIP Desa sudah diterapkan oleh seluruh desa di Kabupaten Sumedang. Terdapat tiga prioritas utama dalam penerapan SAKIP Desa, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Dengan berbasis daring, maka capaian-capaian atas program prioritas tersebut dapat dipantau secara langsung sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat umum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *