KARAWANG- Sebulan jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih, atmosfer panas politik Karawang justru berhembus dari dari internal birokrat Pemkab. Pemicunya sudah jelas soal rencana rotasi dan mutasi jabatan-jabatan strategis di Pemkab.
Tidak tanggung, bukan hanya posisi kepala OPD atau dinas kosong yang sebelumnya memang diperebutkan dalam open bidding, tapi juga posisi strategis yang masih ada pejabatnya: Sekda.
Dalam penelusuran KBE, isu itu muncul karena adanya dinamika internal di tubuh Pemkab pasca Pilkada Karawang yang baru lalu.
“Efek politik pilkada diakui atau tidak akan sangat berpengaruh pada bentuk rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Karawang,” ujar Direktur Gazali Center Research and Consulting, Lili Gozali.
Dijelaskan, politisasi jabatan di Pemkab Karawang tidak bisa dihindari. Hanya saja Bupati dan pemilik kebijakan harus taat pada mekanisme yang berlaku. Jangan asal dan berdasarkan suka tidak suka.
“Menurut saya Bupati Karawang tinggal mengeksekusi hasil lelang jabatan yang sudah dilakukan tahun lalu. Karena memang mekanismenya seperti itu. Bupati juga harus bisa meredam politisasi jabatan yang selama in santer datang dari dalam Pemkab Karawang,” ujar Lili.
Ditambahkan Lili, tidak bisa dipungkiri yang namanya politisi birokrat itu ada bahkan banyak di internal Pemkab Karawang. Jangan sampai manuver-manuver mereka terlalu mempengaruhi jalannya mutasi dan rotasi yang akan digelar Pemkab. “Hentikan manuver pejabat genit yang hanya berburu jabatan,” tandasnya.