oleh

Bikin Was-was, Limbah Medis Covid Berserakan di TPA Bekasi

METRO BEKASI – Proses pemeriksaan pasien yang diduga atau terjangkit virus korona di Jawa Barat terus meningkat.

Selain fokus pada penanganan pasien, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya disiplin dalam pengelolaan limbah medis bekas pakai. Salah satunya, Pemprov Jabar telah memerintahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa pengolahan limbah medis, yakni PT Jasa Sarana, melalui PT Jasa Medivest.

Perusahaan tersebut diminta untuk membantu mengelola limbah medis di seluruh rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jabar.

Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres (KBE Group), dua tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada di Kabupaten/Kota Bekasi banyak ditemukan sampah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19. Kedua TPA itu adalah TPA Burangkeng di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dan Sumurbatu di Kota Bekasi. Sampah medis tersebut seperti masker, sarung tangan, dan tisu.

“Jadi dari hasil observasi dan investigasi pada 1-23 Juni 2020, kami temukan sampah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19 di TPA Sumurbatu dan TPA Burangkeng,” kata Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAs) Bagong Suyoto, kemarin (30/6).

“Jumlahnya cukup banyak, limbah medis tersebut sudah dicampur dengan plastik, kertas, karung, busa, ranting dan daun, kayu. Diduga kuat limbah medis tersebut berasal dari rumah sakit, klinik kesehatan, maupun Puskesmas,” timpal dia.

Bagong mengatakan, sesuai dengan informasi dari sejumlah pemulung dan hasil temuan lapangan, pembuangan limbah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19 berlangsung sejak adanya wabah tersebut. Ia menilai hal itu terjadi karena tidak ada pemilahan sampah dari tingkat sumber, termasuk kategorial limbah beracun dan berbahaya (B3).

Selain itu, pada lokasi tersebut juga tidak ada penampungan khusus limbah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19.

“Biasanya limbah medis dan sampah dipilah yang bernilai ekonomis, seperti botol dan selang infus, botol dan kemasan obat, plastik PET atau botol dan gelas mineral, bahkan sampai jarum suntik pun dikumpulkan,” jelasnya.

“Semua itu sudah ada pembelinya. Namun, yang mengerikan sisa-sisa sortirnya dibuang sembarangan atau di-dumping,” lanjut Bagong.

Ia menilai, hal tersebut menggambarkan kondisi carur marut tentang pengelolaan sampah dan limbah medis, limbah B3 di daerah-daerah. Seperti kasus di Kabupaten Bekasi dan Karawang, limbah medis dibuang di tanah kosong dan pinggir sawah.

“Kita semakin abai atau apatis terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama tenaga kebersihan, pemulung, operator alat berat, supir truk sampah, dan warga sekitar TPA,” tuturnya.

Ia sangat menyayangkan para pelaku usaha kesehatan, pemilik rumah sakit, klinik dan Puskesmas, serta pemerintah daerah dan DPRD  yang membiarkan kondisi tersebut.

Menurut dia, ada 6 faktor yang menjadi penyebab sampah dan limbah medis belum dikelola dengan baik. Pertama, kebijakan yang tidak disertai dengan implementasi yang baik dan serius. Kedua, pelaksanaan teknis tidak didasarkan pada kebijakan, peraturan perundangan, Perda hingga standar operasional prosedur (SOP).

“Ketiga, tidak ada anggaran atau sedikit anggaran untuk melaksanakan kebijakan itu. Keempat, para pejabat dan pelaksana teknis di daerah tidak tahu atau sengaja melakukan pembiaran atau tutup mata,” ujarnya.

“Kelima, para pejabat dan pelaksana teknis melakukan kongkalikong karena upeti. Keenam, tidak adanya pengawasan rutin dan penegakan hukum (law enforcement) secara ketat, tegas, dan tanpa pandang bulu,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Bagong menekankan bahwa limbah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19 harus diberlakukan secara ketat sesuai ketentuan pengelolaan limbah B3. Ia mengingatkan, penanganan asal-asalan sampah dan limbah medis yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan, dan jatuhnya korban dapat dipidana.

“Pemerintah pusat dan daerah harus memperketat pengawasan di setiap operasional rumah sakit, klinik kesehatan, Puskesmas hingga TPA sampah,” katanya.

Bagong menambahkan, pihak yang harus bergerak untuk mengatasi hal ini adalah Kementerian Kesehatan, KLHK, Kementerian Tenaga Kerja. Untuk tingkat daerah di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas LH, Dinas Tenaga Kerja, dan lainnya.

Terpisah, Plt Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno mengakui bahwa pengelolaan sampah limbah medis bekerjasama dengan pihak ketiga. “Ya bang kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengegelolan limbah medis,” ujar dia kepada Cikarang Ekspres.

Peno melanjutkan pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke seluruh instansi kesehatan terkait larangan pembuangan limbah B3 di TPA. “Tentu kita sudah surati agar tidak buang sembarangan. Nanti kita akan cek ulang yah,” ujar Kadis Perindustrian itu.

Menurut Peno, pembuangan limbah B3 di tempat sampah umum ini bertentangan dengan UU nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat 1.

“Selain berbahaya bagi lingkungan, limbah B3 ini, bisa berbahaya bagi masyarakat, apalagi di masa Pandemi Covid-19,” tukas dia.

(Mahesa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *