Kementan Tegaskan Program Tanam Bawang Putih Tetap Jalan

METRO JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menerapkan wajib tanam dan produksi bawang putih oleh importir kembali dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Seperti yang mengemuka saat sejumlah pengurus Pusbarindo audiensi dengan Ditjen Hortikultura pada Selasa (21/1) lalu.

Beberapa pandangan yang mencuat terkait dengan terbitnya Permentan No. 39 dan 46 Tahun 2019 tentang RIPH dan Pengembangan Komoditas Strategis telah mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kembali meluruskan persepsi semua pihak terutama pelaku usaha impor terhadap program strategis yang telah berjalan 3 tahun terakhir ini.

Pada saat audiensi berlangsung, Pusbarindo menilai aturan realisasi tanam bawang putih oleh importir sebagai salah satu syarat pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura atau RIPH sudah tepat untuk memfilter tingkat kepatuhan dan keseriusan atau komitmen pelaku usaha dalam melaksanakan wajib tanam.

“Kami (Pusbarindo-red) pada prinsipnya mendukung semua kebijakan Pemerintah termasuk adanya wajib tanam bagi pelaku usaha bawang putih. Itu (kebijakan-red) sudah tepat untuk memfilter mana perusahaan yang komit dan patuh, dan mana yang ikut-ikutan saja” tegas Ketua II, Valentino.

Namun ia menyesalkan dengan terbitnya Permentan 39 tahun 2019, maka syarat Realisasi Tanam Awal gugur dan bermunculanlah nama-nama perusahaan baru yang mungkin saja hanya ganti baju dari perusahaan yang mangkir (dari kewajiban) sebelumnya, jika perlu syarat Tanam Awal bagi perusahaan baru diperbesar jangan hanya 25% dari kewajiban keseluruhan, dan sisanya harus benar-benar dilunasi pada tahun pengajuan.

“Tentu saja kecemasan kami beralasan karena seluruh anggota kami sudah komit dan patuh terhadap aturan, dan sudah berinvestasi tanam cukup besar. Jadi mohon ini dapat ditanggapi serius oleh pemerintah” pinta valentino.

Di satu sisi, terdapat perkumpulan yang sejak awal berkeberatan dengan penerapan wajib tanam ini dan berharap kebijakan ini digantikan dengan alternatif lainnya seperti post tarrif impor bawang putih.

Dihubungi terpisah, perwakilan Perkumpulan Pedagang Bawang Nasional atau PPBN, Mulyadi yang turut hadir di gedung DPR-RI membenarkan keinginan sebagian pengusaha untuk tidak wajib tanam. “Lebih baik diganti dengan skema yang lebih masuk akal seperti pelaku usaha memberikan subsidi kepada petani atau pemerintah dan tidak perlu dibebankan wajib tanam. Jadi kita bisa fokus dagang saja” ujar pengusaha asal Surabaya ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, kembali menegaskan program wajib tanam dan produksi bawang putih oleh pelaku usaha tetap ada sampai saat ini dan masih terakomodir pada Permentan yang baru yaitu Nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH dan Permentan 46 tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Strategis Hortikultura.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *