Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang Jadi Pilot Project Penilaian Kinerja PNS

METRO JAKARTA – Sebanyak 17 instansi pemerintah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai lokus pilot project untuk percepatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Pilot project tersebut terdiri dari 10 instansi daerah dan 7 instansi pusat.

“Kita ingin mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja, walaupun sesuai mandat bahwa penerapan dijalankan paling lambat dua tahun setelah PP keluar. Namun akan lebih baik jika ini bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja dalam kegiatan Kickoff Meeting Pilot Project Manajemen Kinerja PNS, di Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (03/12).

Sepuluh lokus yang berasal dari pemerintah daerah antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sumedang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banyuwangi.

Sementara tujuh pemerintah pusat adalah Kementerian PANRB, Kementerian PUPR, BKN, LAN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan seorang yang menjalankan roda birokrasi, diwajibkan memiliki kinerja yang jelas. Saat ini masih terdapat ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi, sebab masyarakat melihat para aparatur seringkali melakukan hal yang dianggap rutin dan tidak jelas kinerjanya.

“Kalau hari ini kita bicara tentang manajemen kinerja, semoga melalui kegiatan Kickoff Pilot Project Manajemen Kinerja, kehadiran pemerintah dan birokrasi betul-betul dapat terlihat oleh masyarakat,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *