Pemerintah Alihkan Ratusan Pejabat Struktural Jadi Fungsional

Editor:

Bagi pemerintah daerah, perampingan birokrasi ini berguna untuk percepatan pelayanan. Menteri Tjahjo mengungkapkan, dengan perampingan birokrasi, presiden ingin mempercepat pelayanan di daerah. Pelayanan yang cepat tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Alur birokrasi yang singkat, selain mempermudah masyarakat, tentu akan mempermudah proses perizinan dan investasi di berbagai daerah. Iklim investasi yang baik, akan berpengaruh dengan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. “Membantu peningkatan pelayanan masyarakat, semakin cepat, semakin profesional,” imbuh Menteri Tjahjo.

Struktural dua level ini, menurut Menteri Tjahjo, telah berhasil diterapkan oleh Singapura dan Korea Selatan. Mencontoh dua negara maju itu, Presiden Joko Widodo mendorong instansi pemerintah agar membangun tata kelola birokrasi pemerintah yang semakin efektif, semakin efisien, serta mengoptimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah.

Kementerian PANRB menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional berdasarkan hasil pemetaan paling lambat minggu keempat Juni 2020. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali Kota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Sementara di Kementerian PANRB, proses perampingan tersebut dilaksanakan dalam waktu satu bulan. Dibawah eselon I dan II, adalah tenaga fungsional profesional yang mampu melaksanakan tugas fungsinya dengan cepat.

Menteri Tjahjo mengingatkan kembali bahwa hasil identifikasi dan pemetaan jabatan dan pejabat struktural eselon III, IV, dan V di seluruh instansi pemerintah disampaikan kepada Menteri PANRB paling lambat minggu keempat Desember 2019. (hyt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *