Buruh Bekasi Ngotot UMK 4,9 Juta, Apinda Cukup 4,7 Juta

Editor:

Diketahui pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen dan sesuai edaran Menaker itu pula menyatakan UMK 2020 harus ditetapkan melalui dewan pengupahan masing-masing kabupaten/kota paling lambat 21 November 2019.

Sekretaris FSPMI Bekasi, Parno menyatakan pihaknya menolak kenaikan upah berdasarkan surat edaran Menaker sebesar 8,51 persen tersebut.

“Dari hasil survey KHL, UMK 2020 seharusnya naik di atas 15 persen atau minimal menjadi Rp 4,7 juta sebulan,” kata dia.

“Kita tetap berkomitmen menolak kenaikan UMK berdasarkan PP 78 yang berpatokan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. PP 78 sampai saat ini kan masih kita upayakan untuk uji materi di Mahkamah Agung walaupun belum berhasil,” tukas dia. 

Sementara Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo mengatakan, posisi pengusaha dalam penetapan UMK didasarkan pada SE menaker yang naik 8,5 persen menjadi Rp4,5 juta.

“Memang biasanya kalau sudah mendekati waktunya final di tanggal 20-an itu agenda pembahasan dewan pengupahan. Bicara UMK itu given (sudah ditentukan) dan kita tidak ada masalah, kita ikuti sesuai ketetapan menteri gitu aja,” ujar Sutomo.

Dia mengatakan, pembahasan UMK dalam dewan pengupahan baru pertemuan pertama sehingga hanya sebatas memberikan informasi SE menaker. Dia berharap pembahasan kenaikan UMK berjalan lancar dan seluruh pihak sepakat dengan SE menaker. (jio)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *