BPK Temukan Ratusan Juta Kelebihan Anggaran Prmbayaran PBI Dinkes Bekasi

METRO CIKARANG – Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, tahun anggaran 2018 ditemukan adanya kelebihan pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Temuan BPK sebesar Rp165 Juta lebih yang harus dikembalikan ke kas daerah atau Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari data yang ada, Dinas Kesehatan (Dinkes) dinilai keliru membandingkan data daftar peserta PBI jaminan kesehatan. Di mana, berdasarkan data penetapan peserta PBI dengan daftar masyarakat yang telah mencabut berkas kependudukan untuk pindah tempat tinggal keluar dari Kabupaten Bekasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tahun 2016 – 2018

Koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Suganda mendesak penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksa (LHP) keuangan Pemkab Bekasi Tahun Anggaran 2018 terkait temuan BPK RI soal kelebihan pembayaran PBI jaminan kesehatan.

“Adanya dugaan kelebihan pembayaran PBI Jamkes kepada peserta yang telah pindah tempat tinggal keluar dari Kabupaten Bekasi sebesar kurang lebih Rp165.071.000, pada Tahun 2018 hasil Audit BPK,” kata dia, Selasa (15/10).

Menurut dia, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor: 34C/LHP/XVIII.BDG/05/2019, tanggal 24 Mei 2019 diungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan telah melakukan pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan sebesar Rp128.968.682.000.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *