Pajak Seret Bikin Karawang Defisit Anggaran 200 Miliar

Editor:

“Ya karena memang jatuh tempo bagi wajib pajak di bulan September,” ujar dia.

Sekda Karawang ini menjelasjab untuk belanja pembangunan sebagaimana target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap diprioritaskan. Pamangkasan yang terpaksa dilakukan guna menyeimbangkan kondisi kas daerah adalah dengan mengurangi belanja kegiatan dinas.

Terkait biaya operasional KPU yang akan memulai pelaksanaan tahapan Pilkada Karawang 2020 terhitung bulan September 2019, Acep menegaskan bahwa pihaknya telah siapkan APBD Perubahan 2019. Hanya saja, ia tidak menyebut angka Rp5 miliar sebagaimana yang diajukan KPU setempat.

“Kami masih menghitung dulu berapa kas daerah kita yang ada sekarang dan berapa kebutuhan-kebutuhan belanja yang penting didahulukan,” pungkasnya. (mhs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *