Tiap Desa ‘Telan’ Anggaran 300-400 Juta

Editor:

“Kalau untuk usia, idealnya 41 sampai 45 tahun. Kalau usia di bawah itu atau lebih maka skornya kurang dari 100. Kalau pendidikannya setingkat SMP maka nilainya kecil antara 40 sampai 50,” ungkapnya.

Penilaian tiga kualifikasi tersebut nantinya diakumulasikan dengan hasil tes wawancara dan tes tertulis serta lima indikator lainnya. Hasilnya akan menentukan apakah bakal calon kepala desa lolos atau tidak.

“Bobot nilai ini memudahkan panitia seleksi dan menjadi standar penilaian ketika ada bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari lima orang. Tapi itu masih draft menunggu ditandatangani bupati,” katanya.

Selain itu, Beni mengatakan, jumlah bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari lima orang dan proses administrasi di tiap panitia pemilihan kepala desa. “Lalu jumlah pansel sebanyak 10 orang ada dari IPDN. Itu merupakan hasil evaluasi Pilkades 2028 lalu.

Disisi lain, Kepala DPMD Ida Farida mengatakan pihaknya bakal menerapkan pembayaran dan nontunai untuk aktivitas pembelanjaan dana desa.

“”Kita dorong pembayarannya nontunai dan berlaku bulan depan (Oktober,red),” kata dia, kemarin.

Ida berharap tidak akan ada lagi hambatan dalam penyusunan pertanggungjawabannnya. Bahkan dengan sistem tersebut akan mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Kemarin kan masih ada hambatan. Ada yang berapasan masih belum bisa cair, SPJ-nya ada keterlambatan dan lainnya. Maka dengan sistem seperti ini akan lebih cepat pertanggungjawabannya,” katanya.

Dengan sistem pembayaran nontunai atau transfer ini, kata Ida, seluruh aktivitas desa yang menggunakan dana desa bisa langsung dipantau. Bahkan oleh masyarakat sekalipun.

“Itu bakal ketahuan pembayarannya ke rekening siapa dan untuk beli apa aja. Masyarakat juga bisa mengetahuinya. Kita juga berharap bisa ketahuan penggunaan dana desa secara real time,” ungkapnya.

Sistem pembayaran dan pembelanjaan secara nontunai ini merupakan salah satu konsep dari program Smart Village. Namun kata Ida, untuk mendukung itu diperlukan infrastruktur yang mumpuni.

“Konsep Smart Village kita ini menggunakan IT. Jadi m-Banking sudah bisa berjalan. Tentunya butuh persiapan infrastruktur dari Bank Jabar. Tapi yang sekarang ini kita dorong semua alokasi dana desa pembelanjaan dan pembayarannya nontunai,” tukas dia. (har/ugi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *