Disdik, PUPR dan DPRKPP Masuk Tiga Besar Sumbang Silpa Tinggi

Editor:

Selain itu, sambungnya, tidak ada sanksi yang diberikan apabila pengguna anggaran di masing-masing Perangkat Daerah tidak menyerapnya. “Kalau di daerah itu kan ada misal pemotongan TPP. Sementara di kita saat ini memang belum ada,” tuturnya.

Kendati demikian, Widi optimis di akhir tahun penyerapan bisa  maksimal.  Sebab berkaca di tahun-tahun sebelumnya, tagihan-tagihan dari pekerjaan yang nilainya besar akan menumpuk di akhir tahun.  

“Yang jelas kita semua juga beraharap agar SILPA (Sisa Lebih Pengguna Anggaran tidak seperti tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 1 triliun lebih.

Semetara itu, Kepala Bidang Progrom Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Agus Budiono mengatakan capaian RPJMD yang sudah memasuki tahun kedua belum dapat dijadikan tolak ukur. Karena menurut dia, capaian dapat dilihat nanti pada akhir tahun.

”Jadi dari Bappeda ini tidak ada kewenangan untuk mengukur capaian kinerja, melainkan hanya melakukan evaluasi demi memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya yang disesuiakan pada RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang disingkronisasikan dengan RPJMD,” kata dia kepada wartawan, kemarin.

Agus menjelaskan, untuk prioritas pada tahun 2019 yang mengacu pada RPJMD adalah bagaimana mengatasi masalah kekeringan, penekanan tingginya angka pengangguran, infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dan pelayanan kesehatan.

Dari aspek tersebut, Agus tidak dapat memberikan penjelasan terkait program program yang sudah terealisasi memasuki bulan September. ”Saya tidak dapat mengomentari, karena hal tersebut menjadi kewenangan dinas tekhnis,” ujarnya. (ugi)

Faktor Serapan Rendah

  • Kekosongan Jabatan Strategis
  • Tidak ada sanksi pemotongan TPP

Tiga OPD Jumbo


NAMA OPD       SERAPAN  ANGGARAN

  • Disdik               15 Miliar  346 Miliar
  • Dinas PUPR     56 Miliar  810 Miliar
  • DPRKPP           59 Miliar  565 Miliar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *