Disdik, PUPR dan DPRKPP Masuk Tiga Besar Sumbang Silpa Tinggi

METRO CIKARANG – Masalah rendahnya realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, terus saja terulang dari tahun ke tahun.

Pada 2019, belanja APBD Bekasi yang sudah lewat setengah tahun masih di angka 30–38 persen. Bayang-bayang silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu tembus Rp 1 triliun pun mengancam. 

Selain itu, janji Bupati Eka Supria Atmaja yang memprioritaskan pembangunan pendidikan dan infrastruktur bisa melenceng.

Dari data yang diperoleh Cikarang Ekspres, sampai 12 September 2019 ini, beberapa OPD yang serapannya masih rendah adalah dinas yang memiliki anggaran jumbo.

Di antaranya, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPRKPP), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BLUD Rumah Sakit Bekasi.

Untuk anggaran Disdik yang terserap baru sebesar Rp15 miliar dari total anggaran Rp346 miliar. Sementara, anggaran Dinas PUPR yang terserap baru Rp56 miliar dari total anggaran Rp810 miliar atau setara enam persen serta DPRKPP baru terserap 12 persen dari total anggaran sebesar Rp565 miliar.

“Realiasi keuangan Dinas  PUPR baru 6,97 persen dan pekerjaan fisik sebesar 10,93 persen,” ungkap Plt Kasubbag Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Widi Mulyawan, kemarin (14/9).

Ia mengakui bahwa serapan anggaran tahun ini masih jauh dari target. Di mana, hingga pertengahan bulan di penghujung triwulan ketiga 2019 serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung baru mencapai 35,27 persen atau masih minus 38,13 persen dari target sebesar 73,04 persen.

“Realisasi keuangan belanja langsung baru mencapai 20,64 persen dari yang ditargetkan 67,83 persen sedangkan untuk belanja tidak langsung 52,56 persen dari target 79,19 persen,” kata Widi.

Dia menjelaskan serapan belanja langsung merupakan realisasi keuangan belanja daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung, jalan, jembatan, pengadaan barang, dan jasa dan belanja modal.

“Kalau belanja tidak langsung tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti gaji pegawai, hibah, bantuan sosial, dan lain sebagainya,” tukas dia.

APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebesar Rp6,4 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp2,9 triliun dan belanja langsung sebesar Rp3,5 triliun.

“Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, salah satu kendalanya (penyerapan anggaran) karena banyaknya kekosongan jabatan di beberapa dinas,” tukas Widi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *