Dewan Ancam ‘Potong’ Anggaran OPD Malas, Ini Alasannya

METRO CIKARANG – Lemahnya serapan anggaran tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bekasi, terus menui sorotan.

Kali ini datang dari Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Helmy Hamanaf. Politikus Gerindra itu menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama mereka yang dapat anggaran jumbo. Seperti Dinas Pendidikan (Disdik), DPUPR dan DPRKP.

Jika tidak, hal ini dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja kepala daerah.

“Publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap anggaran. Sehingga, saya pikir, publik tidak biasa-biasa saja. Sebaliknya, publik justru geram ketika penyerapan rendah karena anggaran adalah hal utama yang disoroti publik saat melihat kinerja pemerintah,” tegas Helmy kepada Cikarang Ekspres, kemarin (18/9).

Artinya, sambung dia, kalau persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program pemerintah jadi tersendat.

“Persoalan pendidikan dan infrastruktur itu bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik,” tukas Helmy.

Ia pun mengingatkan Bupati Eka Supria Atmaja untuk menindak para OPD malas serap anggaran agar masyarakat tidak dirugikan. Karena menurut dia, percuma anggaran besar tapi serapan jeblok.

“Jika memang gak ada tindakan, kami punya tupoksi budgeting (anggaran). Bisa saja kita patong anggarannya untuk dinas yang rajin serap anggaran,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum menyatakan persoalan pendidikan yang masih carut marut di wilayahnya perlu diatur khusus dakam Perda Pendidikan.

“Waktu saya di Komisi IV sudah mengusulkan dan mendorong Perda Pendidikan untuk persoalan pendidikan yang kian belum terselesaikan. Misalnya permasalahan gedung, meubeler pendidikan dan banyak hal persoalan pendidikan,” kata dia.

“Kita belum punya Perda Pendidikan, waktu saya di Komisi 4 Perda Pendidikan itu udah masuk Prolegnas, saya berharap Dewan agar segera membuat Perda Pendidikan. Ini bukan hanya tanggung jawab komisi 4, tapi semua DPRD Kabupaten Bekasi agar betuk Perda Pendidikan, pasalnya Pendidikan merupakan hal yang penting dan perlu,” tukas dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *