PKS Masuk, Demokrat Keluar

Editor:

Untuk yang bakal mengisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yaitu Rusdi dan Fatma Hanum. Dan Badan Kehormatan diisi oleh Ayub Rohadi.

Disisi lain, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Yuliana mengungkapkan, anggota dewan lama atau periode 2014-2019 akan menerima uang jasa pengabdian. Di mana, besarannya beragam sesuai jabatan dan waktu pengabdian

Menurut dia, uang jasa ini merujuk regulasi yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

“Artinya Ketua DPRD dapat jatah 6 kali uang representasi yang sebesar Rp 2,1 juta. Itupun jika ketua dewan menjabat selama 5 tahun kerja. Kalau misalnya ketua dewan menjabat hanya 2 tahun, ya kita berikan hanya 2 kali representasi,” ungkap Yuliana, kemarin (11/9).

Untuk wakil ketua, sambung dia, berhak memperoleh enam kali uang representasi lima tahun full sebesar Rp1.680.000.

“Nah kalau anggota hanya mendapatkan uang representasi sebesar Rp1,575 juta kalau full. Itu tinggal dikali 6, kalau hanya setahun ya hanya dikali satu saja,” imbuhnya.

Yuliana menambahkan uang jasa pengabdian ini berlaku bagi anggota dewan purna bakti yang digantikan dan yang menggantikan. Besarannya sesuai dengan masa jabat.

Kendati demikian, hingga kini uang jasa pengabdian ini belum dapat dicairkan, sebab ada beberapa dokumen yang belum lengkap.

“Uang jasa pengabdian, belum dikasih karena nunggu SK dari Gubernur. Karena SK Pemberhentiannya masih direvisi dan masih menunggu administrasi yang belum lengkap dari provinsi. Uang ini pun mereka dapatkan tidak dipotong pajak,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi Akhmad Kosasih meminta para pimpinan dewan periode lama untuk mengembalikan mobil dinas paling lambat tiga bulan setelah dilantiknya 50 anggota dewan baru.

“Kan total ada empat mobil dinas yang dipegang pimpinan dewan periode sebelumnya,” ucap dia.

Kosasih mengaku, pihak kesekretariatan sebelumnya telah meminta pengembalian mobil dinas tersebut, namun hingga kini fasilitas pemerintah ini tak kunjung diterima.

“Sekarang mereka masih memakainya, mungkin saja lupa atau belum sempat. Kita masih memberi batas waktu paling lama 3 bulan, insyaallah mereka komitmen akan mengembalikan,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada dua orang dari unsur pimpinan DPRD yang mengembalikan mobil dinas. Yakni Ketua DPRD periode lalu, Sunandar dan Wakil Ketua DPRD, Jejen Sayuti.

“Baru Pak Sunandar dan Pak Jejen yang sudah mobil fortuner putih, sekarang mobilnya kita pinjam pakaikan ke Ketua DPRD sementara,” kata dia.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sementara, Aria Dwi Nugraha membenarkan telah memakai mobil dinas yang dipinjam pakaikan Ketua DPRD periode lalu.

“Saya sementara ini pakai mobil bekas Pak Sunandar, karena saya masih ketua sementara. Pada prinsipnya fasilitas yang nantinya bakal diberikan itu mampu meningkatkan kinerja juga,” tandasnya.

(ugi/uzi/hyt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *