PKS Masuk, Demokrat Keluar

Golkar Pilih Novy Yasin Jadi Wakil Ketua

METRO CIKARANG – Empat partai politik berhasil menempatkan kadernya menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi. Yaitu Gerindra, PKS, PDIP dab Golkar.

Posisi palu Ketua DPRD dipastikan berpindah dari Golkar ke Gerindra karena partai besutan Prabowo Subianto berhasil meraih 11 kursi.

DPP Gerindra sudah menugaskan Aria Dwi Nugraha secara resmi untuk menjadi Ketua DPRD Bekasi.

Jika tidak ada perubahan, Narca akan didampingi Wakil Ketua I Mohamad Nuh (PKS), Wakil Ketua II Soleman (PDIP) dan Wakil Ketua III Novy Yasin (Golkar). Masing-masing, PKS mendapat 10 kursi sedangkan PDIP dan Golkar 7 kursi.

Dengan komposisi ini, Demokrat yang sebelumnya diposisi keempat harus kehilangan kursi wakil lantaran kursi turun dan diambil alih PKS.

Plt ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan DPP Partai Golkar telah menetapkan Novy Yasin sebagai wakil ketua. Hal itu setelah adanya usulan tiga nama ke partai pohon beringin tersebut, yaitu Asep Surya Atmaja, Kardin, dan Novy Yasin yang bakal diusulkan ke DPP Partai Golkar..

“Ya sudah ditetapkan DPP Golkar untuk wakil ketua Novy Yasin,” kata dia, kemarin.

Menurut Eka, penetapan nama pimpinan dewan baru merupakan hak prerogratif DPP Golkar.

Diketahui sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan Ketua Fraksi Gerindra dengan Nomor SK: 08-0146/Kpts/DPP-Gerindra/2019 yang ditandatangani Ketua Umum, Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani tertanggal 27 Agustus 2019.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Nugraha Hamdan membenarkan hal tersebut, dalam surat tersebut, DPP Partai Gerindra menunjuk Aria Dwi Nugraha sebagai Ketua DPRD dan Lydia Fransisca sebagai Ketua Fraksi. 

Meski telah ditunjuk sebagai ketua DPRD definitif, namun Arya masih menjalankan tugasnya sebagai ketua DPRD sementara untuk membentuk alat kelengkapan DPRD.

Dengan telah ditetapkannya ketua DPRD dan ketua fraksi dari Partai Gerindra, pihaknya berharap proses pengawasan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh anggotanya dapat berjalan maksimal.

Penetapan tersebut berdasarkan surat yang disahkan tanggal 2 Agustus 2019 dengan Nomor: 059/SKEP/AJ-PKS/1440. Yang ditandatangani Ahmad Syaikhu sebagai Ketua Umum dan Abdul Hadi Wijaya sebagai Sekretaris Umum DPW PSK Jawa Barat.

Dalam surat tersebut,  Mohamad Nuh menjadi Wakil Ketua DPRD, Ani Rukmini menjadi Pimpinan AKD, Imam Hambali menjadi Ketua Fraksi dan Nurhadi menjadi Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Imam Hambali mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal untuk menyegerakan fungsi dewan agar definitif, karena saat ini masih diisi pimpinan sementara.

“Karena masih pimpinan sementara, maka anggota DPRD belum bisa bekerja secara maksimal, dalam waktu dekat ini kita mendesak agar AKD dan pimpinan definitif selesai, supaya fungsi dewan itu bisa maksimal dari sisi legislasi, pengawasan dan penganggaran,” ungkap dia.

Untuk yang mengisi Badan Anggaran (Banggar) kata dia yakni Imam Hambali, Ani Rukmini, Budiyanto, Uriyan Riana, dan Ayub Rohadi. Sementara untuk Badan Musyawarah yaitu Fatma Hanum, Rusdi, Nurhadi dan Mustaqim Marzuki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *