Usut Bau Pungli Universitas Pelita Bangsa

Editor:

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT, Fakhri Pangestu mempertanyakan dasar biaya migrasi senilai Rp 500 ribu per mahasiswa tersebut. Karena menurut dia, pendidikan sejatinya memanusiakan manusia.

“Seharusnya kalau sudah ada label  universitas bisa lebih dewasa dalam mengambil kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan mahasiswa. Ini malah merugikan mahasiswa dengan banyaknya embel-embel yang harus dikeluarkan,” tegas dia kepada koran harian ini, kemarin (8/9).

Adapun embel-embel tersebut, di antaranya biaya admin untuk setuap transaksi e-campus senilai Rp 5.000, biaya seminar bertahap Rp 100.000, biaya asuransi Rp 25.000.

“Sampai ada biaya parkir dan biaya migrasi. Kalau gak ada dasarnya bisa dikatakan pungutan liar (pungli),” tegas Fakhri.

Ia mengaku kecewa kepada pihak rektorat yang tidak pernah ada musyawarah bersama mahasiswa untuk kebijakan-kebijakan tersebut.

“Yanh jelas besarnya uang yang masuk ke kampus berbanding terbalik dengan fasilitas kampus masih buruk. Seperti parkir sampai pakai lahan jalan raya,” ketus Fakhri.

Lebih jauh, ia mengungkapkan kebijakan tak pro mahasiswa ini bukan kali perdana.

“Pertama tahun 2015, pihak kampus membuat parkir berbayar yang dana parkir tersebut akan dibuat fasilitas parkir bertingkat dan akan ada transparansi keuangan. Lalu tahun 2017 kampus mengeluarkan kebijakan membayar server sebesar Rp. 5.000 per transaksi. Ternyata parkir pun semerawut dan server masih sering down karena kuota masuk server tidak sepadan dengan jumlah mahasiswa,” beber dia.

Untuk itu, Fakhri mendesak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) mengaudit keuangan Pelita Bangsa.

“Kalau bisa tim Saber Pungli agar kampus kita benar-benar bersih dari dugaan KKN. Ini persoalan parkir dan server down saja belum dibenahi, mau pungut lainnya,” tegas dia. (*/hyt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *