Usut Bau Pungli Universitas Pelita Bangsa

METRO CIKARANG – Mencuatnya pungutan senilai Rp 500.000 per mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa ternyata belum menarik perhatian Tim Saber Pungli maupun Ombusman Republik Indonesia (ORI).

Sebab, mahasiswa selaku korban belum melaporkan hal tersebut.

Pengamat hukum Jabodetabek, Arif Rahman Hakim mengatakan mahasiswa harus berani melaporkan adanya tambahan biaya yang membebani mereka.

“Kasus ini kami siap dampingi, karena memang pendidikan bukan untuk bisnis,” tegas dia, kemarin (9/9).

Apalagi, sambung Arief, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi daerah rawan terjadinya pengutan liar (pungli) nomor satu di Indonesia.

“Semua harus mendukung adanya bebaa pungli. Ini amanat Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli,” tukas dia.

Terpisah, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Widiyanto Poesoko menyampaikan, jumlah perkara yang berhasil ditindaklanjuti oleh Saber Pungli di bidang pendidikan mencapai 5.000–12.000 perkara sejak 20 Oktober 2018–30 Juni 2019.

Jadi, jika ada iuran-iuran harus berhati-hati di dunia pendidikan.

”Ada beberapa hal (iuran) yang diperbolehkan dan tidak,” kata Widiyanto Poesoko kemarin.

Dia mencontohkan, sekolah ada kegiatan wisata dan dipungut biaya. Hal ini tidak akan masuk kategori pungli jika tiap siswa dan wali murid sepakat dengan nominal iuran. ”(Masuk pungli) kecuali pungutan ini dilakukan tanpa persetujuan wali murid,” pungkas dia.

Diketahui bersama, massa berbaju almamater biru memenuhi parkir Universitas Pelita Bangsa. Satu mahasiswa memakai pakaian pocong  berbalut uang yang menandakan matinya hati nurani kampus yang terkenal dengan jargon Megah dan Tak Mahal itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *