Kampus Megah Itu Kini Mencekik Mahasiswanya

Editor:

“Sampai ada biaya parkir dan biaya migrasi. Kalau gak ada dasarnya bisa dikatakan pungutan liar (pungli),” tegas Fakhri.

Ia mengaku kecewa kepada pihak rektorat yang tidak pernah ada musyawarah bersama mahasiswa untuk kebijakan-kebijakan tersebut.

“Yanh jelas besarnya uang yang masuk ke kampus berbanding terbalik dengan fasilitas kampus masih buruk. Seperti parkir sampai pakai lahan jalan raya,” ketus Fakhri.

Lebih jauh, ia mengungkapkan kebijakan tak pro mahasiswa ini bukan kali perdana.

“Pertama tahun 2015, pihak kampus membuat parkir berbayar yang dana parkir tersebut akan dibuat fasilitas parkir bertingkat dan akan ada transparansi keuangan. Lalu tahun 2017 kampus mengeluarkan kebijakan membayar server sebesar Rp. 5.000 per transaksi. Ternyata parkir pun semerawut dan server masih sering down karena kuota masuk server tidak sepadan dengan jumlah mahasiswa,” beber dia.

Untuk itu, Fakhri mendesak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) mengaudit keuangan Pelita Bangsa.

“Kalau bisa tim Saber Pungli agar kampus kita benar-benar bersih dari dugaan KKN. Ini persoalan parkir dan server down saja belum dibenahi, mau pungut lainnya,” tegas dia.

Aksi berlangsung hampir lima jam ini tanpa kehadiran pihak rekrorat. Sedikitnya hanya empat perwakilan rektorat yang menerima di lapangan parkir tersebut. “Jadi bagini ini kebijakannya kan belum diputuskan, percuma saja demo karena belum ada putusan biaya Rp 500.000 ini. Kita diskusi saja ya,” tukas dia.

(*/hyt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *