Sudah Banyak Kasus Politik Uang Tak Digubris, Komisioner Bawaslu Subang Wajib Dicopot!

METRO SUBANG – Dukungan demi dukungan terus mengalir kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengusut tuntas dugan pelanggaran kode etik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Subang. Satu di antaranya, Pemantau Pemilu Subang, Wawan. Dia menilai lima komisioner Bawaslu Subang telah menciderai Pemilu 2019 dengan meloloskan sejumlah anggota DPRD setempat dilantik, meski masih dalam sengketa di DKPP. Sebut saja, kasus dugaan karta tanda anggota (KTA) partai ganda PAN dan PDIP yang dikantongi Tatang Kusnandar, yang terpilih menjadi anggota DPRD Periode 2019-2024. “Apa yang terjadi dengan penyelenggara Pemilu Serentak di Subang, apa mereka tidak paham dengan Undang-undang Pemilu. Atau ada unsur kesengajaan dari para penyelenggaran kok sudah jelas melanggar ketentuan pemilu malah dibiarkan,” ujar Wawan kepada wartawan di Subang, Jum’at (6/9). Gugatan lainnya, sambung Wawan, kasus money politic yang dilakukan oleh sejumlah caleg diantaranya oleh caleg Gerindera, Yayank dari dapil 1 Subang, Najib caleg PDI Perjuangan, Lina Marliana caleg PKB dan Syukron caleg PPP yang sudah jelas-jelas terbukti. Namun hal ini justru seperti ada pembiaran, dengan alasan tidak cukup barang bukti untuk dilanjutkan ke tingkat Gakumdu. “Ini saya tidak paham, apa maunya Bawaslu Kabupaten Subang. Kan sudah jelas ada pelanggaran money politic yang dilakukan sejumlah caleg. Bahkan Bawaslu, KPU, dengan semua parpol peserta pemilu melakukan deklarasi menolak politik uang tetapi begitu ada kasus kok dibiarkan,” ketus dia. Dari perkembangan sidang DKPP yang sempat diikutinya. Wawan mengungkapkan ada beberapa point penting yang oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti. Misalnya, surat untuk buka kota suara di dapil 3 Subang dalam rapat pleno di KPU tidak pernah dilakukan dan Bawaslu salah menafsirkan pasal 454 ayat 6 tentang batas waktu penyampaian laporan. “Disana Bawaslu tidak melakukan investigasi ke lapangan mengenai politik uang, padahal Panwascam mengetahui ada terjadi kasus politik uang, Bawaslu juga tidak meregustrasi sejumlah laporan pengaduan. Jadi apa tugas Bawaslu Subang,” tegas dia. Wawan berharap hasil putusan DKPP terhadap Bawaslu Kabupaten Subang lebih keras dengan mencopot para komioner yang tidak menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga rasa keadilan dalam penegakan supremasi hukum, benar-benar bisa dirasakan masyarakat. “Ya kalau dibiarkan maka Pemilu 2019 ini melahirkan para wakil rakyat yang korup,” tukasnya. (fri/tom)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *