Iuran BPJS Naik, Buruh Gugat Pemerintah

JAKARTA – Kabar rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai sorotan. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Kenaikan itu dinilai bakal menambah berat masyarakat.

Pemerintah sejatinya dapat meninjau ulang rencana kenaikan iuran BPJS. Karena bagaimanapun juga, sedikit banyak akan menimbulkan dampak bagi masyarakat. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan akan mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Apalagi, kata Said, kenaikan iuran BPJS ini telah ditolak oleh DPR. Buruh dipastikan menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

“Agenda menolak kenaikan iuran BPJS kepada penyelenggara konstitusi. Akan kami gugat melalui gugatan warga negara atau citizen lawsuit,” kata Said di Gedung LBH, Jakarta Pusat, kemarin (2/9).

“Pihak-pihak yang akan digugat ini kata Said, di antaranya yakni Presiden yang berkuasa, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan menteri-menteri terkait,” bilang Said.

Dia memastikan, citizen lawsuit ini bisa dilakukan karena sesuai hukum tata negara. Mengingat kata Said, hal serupa juga pernah dilakukan warga Indonesia di 2010 saat menggugat Presidden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran tak kunjung disahkannya undang-undang terkait BPJS.

“Itu satu produk yang dibenarkan dalam hukum tata negara kita, yaitu gugatan warga negara terhadap pemerintah,” kata dia. 

Dia juga memastikan gugatan itu sepenuhnya diajukan kepada lembaga bukan kepada orang per orang atau misalnya, menteri Sri Mulyani, melainkan Kementerian Keuangan yang digugat dalam kasus itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *