Dimatikan Negara, Dipungut Pemda

Dinkes Bekasi Beri Dua Catatan Khusus

CIKARANG PUSAT – Sebanyak 102.396
warga Kabupaten Bekasi dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka selama ini adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. 

Meski ‘dimatikan’ oleh pemerintah pusat, mereka tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali ‘memungutnya’ agar dibiayai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti menegaskan pengalihan penerima bantuan iuran ini agar semua masyarakat tetap menikmati layanan kesehatan.

“Ya memang kami akan mengalihkan kepesertaan mereka menjadi penerima bantuan iuran APBD, hal ini menyusul dinonaktifkannya kepesertaan mereka dari bantuan APBN,” kata dia, kemarin (21/8).

Sri melanjutkan pengalihan kepesertaan itu dilakukan dengan catatan data kependudukan mereka sesuai dengan data yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

“Saat ini kita masih melakukan proses verifikasi dan validasi lagi. Kalau dari hasil verifikasi dan validasi oke, kita bisa langsung integrasikan menjadi peserta PBI APBD sehingga saat mereka mengakses layanan tidak tertolak,” terang dia.

Sri Enny meminta masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN bersikap kooperatif untuk mengecek status kepesertaannya serta mendaftarkan diri dan keluarganya dengan mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Enny melanjutkan jika berkaca pada sisi anggaran, Pemkab Bekasi masih memungkinkan untuk menambah kuota PBI APBD.

“Karena kita itu punya kuota untuk 579.944 warga sementara sampai saat ini baru 467 ribuan warga saja yang terdaftar sebagai peserta PBI APBD,” tukas dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *